Permukiman di Banggai Laut Dihantam Gelombang Pasang, 15 KK Terdampak

Banggai Laut: Cuaca ekstrem melanda kawasan pesisir Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Fenomena gelombang pasang ekstrem yang terjadi secara mendadak tersebut menghantam permukiman warga di beberapa desa dan menyebabkan kerusakan bangunan

"Menurut hasil asesmen yang dihimpun dari keterangan warga, bahwa suasana tenang di pesisir berubah seketika menjadi gelombang pasang ekstrem dan menghantam permukiman," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 April 2026. 

Berdasarkan data BNPB, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 03.00 WITA. Wilayah yang terdampak meliputi Desa Kendek di Kecamatan Banggai Utara, serta Desa Lambako dan Desa Pasir Putih di Kecamatan Banggai. 
 

"Banjir rob yang disertai gelombang tinggi telah mengancam deretan hunian warga lainnya yang berada di garis pantai," ujar Abdul. 

Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) terdampak langsung oleh bencana ini. Tujuh unit rumah mengalami rusak ringan dan delapan unit rumah rusak berat. 

"Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD setempat telah melakukan kaji cepat dan asesmen di lokasi terdampak," ucap Abdul. 


Ilustrasi gelombang tinggi. Dok. Media Indonesia

Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam dua hari ke depan, yakni 20–21 April 2026. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan bagian barat dan tengah, Sulawesi, serta Papua.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Di wilayah rawan banjir dan cuaca ekstrem, masyarakat diminta untuk rutin memantau informasi cuaca, menjaga kebersihan saluran air, serta segera melakukan evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air atau tanda-tanda bahaya lainnya. 

"Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan jalur evakuasi juga perlu dipastikan oleh pemerintah daerah," ungkap Abdul.