Norwegia Cabut Izin Ekspor Rudal, Malaysia Lontarkan Kemarahan

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melontarkan kritik tajam terhadap Norwegia pada Kamis, 14 Mei, setelah Oslo mencabut izin ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM).

Rudal tersebut sedianya merupakan bagian dari program modernisasi militer Malaysia.

Melalui platform media sosial X, Anwar menyatakan telah menyampaikan keberatan keras kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store terkait keputusan sepihak yang dianggap tidak dapat diterima tersebut.

Norwegia dilaporkan mendasarkan keputusan tersebut pada alasan keamanan nasional. Namun, Anwar menilai alasan tersebut bersifat sepihak.

Ia menegaskan bahwa Malaysia telah memenuhi seluruh kewajiban dalam kontrak tersebut sejak tahun 2018 secara patuh dan tanpa keraguan, sementara Norwegia dianggap tidak menunjukkan itikad baik yang sama.

"Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018 secara cermat, setia, dan tanpa keraguan. Norwegia, tampaknya, tidak merasa terdorong untuk memberikan kesopanan dan demonstrasi itikad baik yang sama kepada kami," ujar Anwar, seperti dikutip Anadolu, pada Kamis, 14 Mei 2026.

Perselisihan ini berpusat pada pengadaan sistem rudal anti-kapal NSM sebagai bagian dari program modernisasi kapal kombatan pesisir (Littoral Combat Ship/LCS) Malaysia. Program ini merupakan komponen kunci dari strategi angkatan laut jangka panjang Kuala Lumpur.

Anwar memperingatkan bahwa pembatalan tersebut dapat mengganggu kesiapan pertahanan Malaysia secara signifikan serta mengubah dinamika keamanan regional.

"Saya tegaskan bahwa keputusan ini akan berdampak serius pada kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi kapal LCS. Hal ini tidak diragukan lagi akan membawa dampak lebih luas bagi keseimbangan regional," tegas Anwar.

Pemimpin Malaysia tersebut juga mempertanyakan keandalan pemasok pertahanan Eropa secara lebih luas. Ia mengindikasikan bahwa langkah Norwegia tersebut dapat merusak kepercayaan dalam kemitraan strategis di masa depan.

Menurutnya, kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral dan tidak boleh dibatalkan secara sewenang-wenang.

"Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen sakral. Kontrak tersebut bukanlah konfeti yang bisa dihamburkan secara sembrono. Jika pemasok pertahanan Eropa merasa berhak untuk ingkar janji tanpa hukuman, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang," pungkas Anwar.

(Kelvin Yurcel)