Gubernur DKI Minta Percepatan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong percepatan pengadaan tanah untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur. Hal ini sebagai upaya pengendalian banjir jangka panjang di kawasan tersebut. 

“Karena itu kami meminta dan memohon untuk pembebasan lahan ini bisa di-support oleh instansi terkait, terutama Kementerian ATR/BPN,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Antara, Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan laporan kewilayahan, banjir di Kelurahan Cawang berdampak pada 22 RT yang mencakup sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Sementara itu, genangan di Kelurahan Cililitan berdampak pada 25 RT dengan total sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa.

Hingga saat ini, masih terdapat 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di wilayah Cawang. Adapun di kawasan Cililitan, tercatat masih tersisa 23 bidang tanah yang perlu diselesaikan pembebasannya.

“Maka untuk itu, kami meminta agar pembebasan yang kemarin sudah berjalan lancar dan penloknya (penetapan lokasi) segera kita keluarkan untuk bisa penanganan normalisasi Ciliwung dalam jangka panjang,” kata Pramono.

Selain kedua kelurahan tersebut, percepatan normalisasi juga sangat diperlukan di Kelurahan Balekambang. Banjir di wilayah ini dilaporkan berdampak pada 17 RT yang mencakup sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa.

Tanah longsor di Balekambang tercatat telah merusak 15 bangunan warga dan memicu pengikisan tanah sekitar 500 meter persegi. Penanganan sementara melalui pemasangan turap bambu sudah dikerjakan oleh petugas di lapangan.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11). Foto: dok. Pemprov DKI Jakarta.

Meski demikian, percepatan normalisasi Kali Ciliwung tetap menjadi prioritas utama sebagai solusi permanen. Langkah struktural ini dinilai krusial untuk menekan risiko banjir, longsor, dan erosi secara berkelanjutan.

Pramono sebelumnya menegaskan pemerintah daerah bersiap menghadapi puncak curah hujan yang diprakirakan terjadi pada Februari 2027. Kesiapsiagaan mulai diperkuat sejak dini mengacu pada data prakiraan cuaca resmi.

“Hal yang berkaitan dengan antisipasi banjir, dari laporan BMKG diprakirakan curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan akan ada curah hujan yang ekstrem,” kata Pramono.