MPR Surati Presiden Hari Ini Minta 2 Nama Cawapres

Jakarta: Pimpinan MPR RI mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini, 13 November 2026. Surat tersebut meminta Kepala Negara mengajukan dua nama calon wakil presiden (cawapres).

"Hari ini Pimpinan MPR akan menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Pengiriman surat merupakan tindak lanjut setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Hal tersebut merupakan keputusan rapat gabungan hari ini.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden," jelas Muzani.

Berdasarkan Tata Tertib MPR Pasal 136, Kepala Negara memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan nama cawapres sebelum Sidang Paripurna MPR digelar. Namun, Muzani memprediksi dua kandidat usulan Presiden tersebut diserahkan ke MPR pada pekan depan.

"Insyaallah (pekan depan)," kata Muzani.

Di sisi lain, Muzani mengaku tidak mengetahui isu pembahasan nama cawapres dalam pertemuan partai koalisi di Istana Bogor. Menurutnya, fokus MPR saat ini hanya menuntaskan kewajiban.

"Yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini menandatangani surat kepada Presiden dan hari ini juga mengirimkannya," ujar Muzani.


Pimpinan MPR RI akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto hari ini untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damardjati.

Ia meminta semua pihak bersabar menunggu proses konstitusional berjalan. Seluruh tahapan baru resmi dimulai setelah surat tersebut dikirimkan kepada Kepala Negara.

"Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Muzani.

Rapat gabungan MPR diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta Pimpinan MPR. Pertemuan itu membahas empat agenda penting terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.