PM Polandia Donald Tusk. (Anadolu Agency)
PM Polandia Bela Penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi di Tengah Tuduhan Kudeta
Willy Haryono • 31 October 2026 10:59
Warsawa: Pemerintah Polandia membela keputusan menangguhkan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan ?wi?czkowski dan pengerahan polisi di lingkungan pengadilan tertinggi tersebut.
Namun langkah itu menuai kecaman dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang menuding pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk sedang melakukan kudeta.
Mengutip dari aroundprague, Sabtu, 31 Oktober 2026, Tusk mengatakan pemulihan supremasi hukum merupakan kewajiban pemerintah. Pernyataan itu disampaikan melalui akun X pada Jumat, seperti dikutip Devdiscourse.
Menteri Kehakiman Waldemar ?urek juga mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah meminta pencabutan kekebalan hukum ?wi?czkowski dan wakilnya. ?urek beralasan keduanya tidak menjalankan tugas dengan semestinya karena menghalangi para hakim untuk bekerja.
Pembelaan Pemerintah
Tusk menggambarkan pemulihan supremasi hukum sebagai proses yang sulit. Menurut dia, setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum di bawah pemerintahan PiS, upaya tersebut tidak mudah dan terkadang menyakitkan sehingga membutuhkan tindakan tegas."Tidak ada jalan lain," tulis Tusk.
Sementara itu, ?urek secara khusus menargetkan ?wi?czkowski dan wakilnya. Menteri Kehakiman tersebut menilai kedua pejabat itu telah menghalangi hakim menjalankan tugas mereka.
Menurut Devdiscourse, ?wi?czkowski pernah menjabat sebagai wakil menteri kehakiman di bawah pemerintahan PiS. Ia juga menolak mengizinkan hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk mulai menjalankan tugasnya.
Oposisi Sebut Kudeta
Politikus PiS, termasuk pemimpin partai Jaros?aw Kaczy?ski, menuduh pemerintahan Tusk melakukan kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi, menurut laporan Devdiscourse. Namun, laporan tersebut tidak merinci dasar argumentasi hukum yang digunakan PiS untuk mendukung tuduhan itu.Presiden Karol Nawrocki, yang merupakan sekutu pemerintahan sebelumnya yang dipimpin PiS, memutuskan kembali ke Polandia saat pesawatnya dalam perjalanan menuju Senegal. Langkah itu diambil setelah polisi memasuki lingkungan Mahkamah Konstitusi, seperti dilaporkan The Jerusalem Post.
Nawrocki mengatakan presiden harus berada di Polandia dalam situasi seperti ini.
Polisi menyatakan petugas memasuki lingkungan Mahkamah Konstitusi setelah terjadi sejumlah insiden di luar gedung, termasuk pelemparan benda-benda berbahaya ke arah polisi.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mengumumkan melalui situs resminya bahwa ?wi?czkowski telah ditangguhkan pada Jumat. Namun, laporan yang tersedia belum menjelaskan pihak yang memerintahkan penangguhan tersebut.
Perselisihan Berkepanjangan
Perselisihan mengenai Mahkamah Konstitusi Polandia telah berlangsung lama dan membuat lembaga tersebut praktis lumpuh, menurut The Jerusalem Post.Awal tahun ini, Nawrocki menolak mengambil sumpah tiga dari enam hakim yang dicalonkan parlemen. Di sisi lain, ?wi?czkowski menolak mengizinkan hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk mulai menjalankan tugas.
Kedua kubu kemudian menggunakan tindakan masing-masing sebagai dasar untuk melontarkan tuduhan. Pemerintah dan para pendukungnya menyoroti terhambatnya pelantikan hakim, sedangkan politikus PiS menilai langkah pemerintah sebagai serangan terhadap lembaga peradilan.
Perselisihan tersebut menjadi konfrontasi langsung antara perdana menteri dan presiden yang berasal dari kubu politik berseberangan.
Salah satu perkembangan berikutnya yang dinantikan adalah keputusan atas permintaan ?urek untuk mencabut kekebalan hukum ?wi?czkowski dan wakilnya. Hingga laporan tersebut disusun, belum ada informasi mengenai kapan atau bagaimana permintaan itu akan diputuskan.
Nasib jabatan ketua Mahkamah Konstitusi yang telah ditangguhkan serta status para hakim yang belum dapat menjalankan tugasnya juga masih belum jelas.
Kepulangan Nawrocki ke Polandia membuka kemungkinan pembahasan lebih lanjut antara presiden dan pemerintah mengenai perselisihan di Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: Tuduh Ada Upaya Kudeta Konstitusi, Oposisi Polandia Serukan Aksi di Warsawa