Tak Puas Respons Pemerintah, Pelajar Prancis Siap Lanjutkan Blokade Sekolah

Paris: Kelompok pelajar di Prancis berencana kembali memblokade sejumlah sekolah menengah mulai Senin, 2 November 2026, karena menilai kebijakan pemerintah belum cukup menjawab tuntutan mereka terkait kondisi pendidikan.

Kepala kelompok Lyceens!, Pierre Sourzat, mengatakan sejumlah sekolah akan mulai diblokade saat pelajar kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah libur selama dua pekan.

"Aksi akan lebih besar mulai Selasa, tetapi kami mengetahui bahwa sejumlah sekolah sudah akan diblokade mulai besok," kata Sourzat kepada stasiun penyiaran RMC pada Minggu, 1 November 2026, seperti dikutip Channel News Asia.

"Kami mendukung seluruh rekan kami yang memblokade sekolah mereka mulai besok," lanjutnya,.

Sabtu lalu, ratusan ribu orang, termasuk pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis untuk menggelar demonstrasi selama tiga akhir pekan berturut-turut.

Gerakan protes tersebut bermula dari aksi pelajar sekolah menengah yang menentang memburuknya kondisi pembelajaran dan ketimpangan. Demonstrasi kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk memprotes kenaikan biaya hidup.

Pelajar Kritik Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Prancis sebelumnya mengumumkan sejumlah kebijakan untuk merespons tuntutan demonstran. Langkah tersebut mencakup penggantian platform penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi serta penyediaan pinjaman untuk renovasi sekolah.

Namun, para pelajar menilai kebijakan tersebut belum memadai. Juru bicara Union Etudiante, Sabrine Kharbach, pada Sabtu menyatakan blokade terhadap universitas dan sekolah menengah juga akan berlangsung pada Selasa dan Kamis.

Presiden Emmanuel Macron sebelumnya meminta kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung dengan tenang. Ia menilai pemerintah telah mendengarkan aspirasi kaum muda.

Namun, Sourzat membantah pernyataan tersebut dan menilai pemerintah belum benar-benar mendengarkan tuntutan pelajar. "Presiden belum mendengarkan kami," ujarnya.

"Ini hanya kamuflase. Ada sedikit polesan di permukaan, tetapi ketika ditelusuri lebih dalam, tidak ada apa-apa," tambah Sourzat.

Ia menilai rencana perombakan platform penerimaan mahasiswa yang selama ini dikritik karena kurang transparan tidak menjawab persoalan terbatasnya jumlah tempat di perguruan tinggi.

Sourzat juga menolak rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah siswa dalam kelas karena kebijakan tersebut hanya berlaku bagi siswa kelas 10. Menurutnya, pelajar menginginkan pengurangan jumlah siswa diterapkan di seluruh tingkat pendidikan.

"Kami meminta kebijakan itu berlaku untuk semua tingkat kelas," katanya.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk memenuhi tuntutan demonstran melalui tambahan belanja negara. Kondisi tersebut terjadi ketika ekonomi terbesar kedua di zona euro berada di ambang resesi dan pemerintah mendapat tekanan untuk mengendalikan utang.

Baca juga: Warga Prancis Kembali Turun ke Jalan Memprotes Biaya Hidup Mahal