PM Tusk Tuduh Oposisi dan Presiden Polandia Rusak Supremasi Hukum

Warsawa: Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan bahwa kepolisian telah berhasil melindungi Mahkamah Konstitusi negara itu dari serangan pada Jumat malam lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah konflik yang semakin memanas mengenai kendali atas lembaga peradilan tertinggi Polandia.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu malam, Tusk menuding kelompok oposisi konservatif dan Presiden Karol Nawrocki berupaya merusak supremasi hukum di Polandia.

"Serangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya merupakan tahap lain dalam proses penghancuran supremasi hukum di Polandia oleh PiS," kata Tusk, merujuk pada Partai Hukum dan Keadilan (PiS), partai yang sebelumnya berkuasa, serta Nawrocki dan mantan Presiden Andrzej Duda.

Mengutip dari Anadolu, Tusk mengatakan para hakim yang kini berupaya menjalankan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi telah dipilih secara sah, tetapi secara tidak sah dicegah untuk mulai bertugas. Sebaliknya, Nawrocki dan kelompok oposisi berpendapat para hakim tersebut tidak pernah secara legal menduduki jabatan mereka.

Menurut Tusk, parlemen telah memilih hakim-hakim baru secara sah setelah masa jabatan anggota sebelumnya, yang diangkat selama pemerintahan PiS pada 2015–2023, berakhir. Namun, Nawrocki menolak menerima sumpah jabatan sebagian hakim tersebut pada awal tahun ini.

"Anggota Mahkamah Konstitusi yang dipilih secara sah diserang, dan polisi di lokasi melindungi mahkamah dari para penyerang," ujar Tusk.

Ia menambahkan, situasi tidak akan kembali tenang jika pemerintah mengalah terhadap tindakan yang melanggar hukum dan kekerasan. Menurutnya, negara demokratis harus kuat dan mampu menegakkan keadilan.

Pernyataan Tusk bertentangan langsung dengan sikap Nawrocki. Pada Sabtu pagi, presiden mengatakan tatanan konstitusional Polandia telah dilanggar dan menyebut peristiwa tersebut sebagai "pengambilalihan paksa terhadap lembaga negara konstitusional".

Tuduhan Kudeta

Krisis bermula sekitar pukul 18.00 waktu setempat pada Jumat, ketika muncul pengumuman di situs Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski diberhentikan sementara dari tugasnya. Hakim Anna Korwin-Piotrowska kemudian mengambil alih tanggung jawab pengelolaan lembaga tersebut.

Namun, akun Mahkamah Konstitusi di platform X, yang dikendalikan oleh kepemimpinan sebelumnya, menyatakan situs tersebut telah diambil alih secara tidak sah. Akun itu menegaskan Swieczkowski dan Sochanski masih menjabat serta menuduh pihak-pihak yang terlibat melakukan "kudeta."

Polisi dikerahkan ke sekitar gedung setelah Korwin-Piotrowska memperingatkan adanya ancaman terhadap hakim dan staf serta potensi gangguan ketertiban umum.

Nawrocki, yang saat itu sedang dalam penerbangan menuju Senegal, memerintahkan pesawatnya berbalik ketika berada di atas wilayah Spanyol. Ia tiba kembali di Warsawa pada Jumat malam.

Setelah bertemu dengan Ketua Pertama Mahkamah Agung Zbigniew Kapinski, Nawrocki mendatangi Mahkamah Konstitusi sesaat sebelum pukul 01.00 pada Sabtu. Di sana, ia berhadapan dengan Korwin-Piotrowska dan sejumlah hakim yang status jabatannya tidak diakuinya.

Dalam rekaman video dari dalam gedung pengadilan, Nawrocki terdengar mengatakan kepada mereka, "Kalian bukan hakim Mahkamah Konstitusi."

Nawrocki berada di gedung tersebut hingga Sabtu pagi. Ia kemudian menyebut krisis itu sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri Polandia.

Ia juga menggelar konsultasi darurat dengan kelompok-kelompok parlemen pada Sabtu untuk "menstabilkan situasi politik dan memulihkan tatanan konstitusional".

Oposisi Ancam Ajukan Mosi Tidak Percaya

Perselisihan tersebut turut merambah korps diplomatik Polandia. Duta Besar Polandia untuk Tiongkok dan Rumania dilaporkan menyerahkan pengunduran diri mereka terkait insiden tersebut.

Kelompok oposisi juga mengambil langkah untuk menantang pemerintahan Tusk secara langsung. Mantan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki mengatakan pihaknya akan mengajukan mosi tidak percaya konstruktif terhadap pemerintah.

Ia juga mengusulkan seorang mantan ketua parlemen untuk memimpin pemerintahan teknis hingga pemilihan umum berikutnya.

Perselisihan ini berakar pada konflik berkepanjangan mengenai Mahkamah Konstitusi dan pengangkatan hakim. Selama delapan tahun berkuasa, PiS melakukan perubahan terhadap komposisi lembaga tersebut. Langkah itu memicu kritik dari sejumlah institusi Eropa terkait independensi peradilan.

Baca juga: Krisis Mahkamah Konstitusi, Presiden Polandia Temui Jaksa Agung di Warsawa