Penguatan Integritas Pemerintah Dinilai Berjalan Bersama Agenda Ekonomi Kerakyatan

Jakarta: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi sejumlah pihak untuk melihat kembali arah dan capaian kebijakan pemerintah. Salah satu pandangan datang dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Saiful Chaniago.

Saiful menilai sejumlah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir menunjukkan perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, ekonomi kerakyatan, serta kemandirian ekonomi.

"Dua tahun Presiden Prabowo memimpin, kita saksikan revolusi integritas. Presiden tidak kompromi terhadap koruptor. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang dan anggaran negara, ditindak tanpa pandang bulu. Ini bukti nyata Indonesia sedang bergerak menjadi negara yang lebih berintegritas di bawah komando Presiden Prabowo," kata Saiful Chaniago di Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Saiful menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatiannya dalam melihat perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah upaya penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Ia menilai langkah lembaga penegak hukum dalam menangani sejumlah perkara korupsi menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun menurutnya konsistensi penegakan hukum tetap menjadi bagian penting yang perlu dijaga dalam perjalanan pemerintahan.

Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com

 

Ekonomi Kerakyatan Jadi Perhatian

Saiful juga menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih disebutnya sebagai bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan hingga tingkat masyarakat.

Pemerintah sendiri dalam berbagai laporan resminya menyebut penguatan ekonomi desa, koperasi, dan UMKM sebagai salah satu agenda pembangunan. Hingga Agustus 2026, pemerintah menyatakan 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya disebut telah beroperasi secara optimal.

Menurut Saiful, keberlanjutan program tersebut perlu disertai tata kelola yang transparan dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

"Selama 2 tahun ini Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi rakyat. Ekonomi kerakyatan jalan, kedaulatan dijaga, koruptor ditindak. Inilah fondasi Indonesia Emas 2045," jelas Saiful.

Dorong Kemandirian Ekonomi

Selain tata kelola pemerintahan dan ekonomi kerakyatan, Saiful melihat kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Ia menyinggung perluasan kerja sama ekonomi internasional, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan energi domestik. Pemerintah sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa hilirisasi, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan kemandirian ekonomi menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Dalam pandangan Saiful, berbagai kebijakan tersebut perlu terus dikawal agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan.

Saiful yang juga Ketua Umum PASPROBO itu mengajak masyarakat, termasuk kalangan pemuda, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan nelayan, untuk ikut mengawal pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah.

"Dirgahayu 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo. Mari kita kibarkan semangat integritas di seluruh penjuru negeri," ujar Saiful.