Deputi Infrastruktur BNPP RI Diminta Petakan Kebutuhan di Kawasan Perbatasan

Jakarta: Mayjen Edi Nurhabad resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Edi diminta memetakan kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan secara lebih terukur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI Tito Karnavian mengatakan pengelolaan infrastruktur bagian penting dalam memastikan kawasan perbatasan tidak tertinggal dari wilayah lainnya. Misalnya, masalah jalan, jembatan, perumahan, hingga gedung perkantoran di perbatasan.

“Intinya agar infrastruktur daerah perbatasan itu tidak tertinggal, tidak terlupakan, dan tidak termarjinalkan. Karena kita ingin membangun perbatasan demi keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujar Tito di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Tito mencontohkan kebutuhan konektivitas jalan di sejumlah kawasan perbatasan Kalimantan yang belum terhubung penuh. Kondisi tersebut berbeda dengan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste yang memiliki jaringan jalan di sepanjang kawasan perbatasan.

Di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini, infrastruktur jalan tersedia di sejumlah titik, tetapi terdapat segmen yang belum tersambung. Kondisi tersebut perlu dipetakan untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan konektivitas lebih terarah.

Selain jalan, Tito meminta pemetaan dilakukan terhadap kebutuhan pelabuhan, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan yang terbatas akses transportasi. Kebutuhan tersebut perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan agar pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan program kementerian terkait.

Dia juga menyoroti kebutuhan fasilitas perdagangan di kawasan perbatasan. Menurut Tito, pemetaan kebutuhan pasar perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan agar fasilitas perdagangan yang dibangun sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
 

Dalam sektor pendidikan, Tito meminta BNPP mengidentifikasi sekolah-sekolah di kawasan perbatasan yang membutuhkan pembangunan maupun revitalisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk disinergikan dengan program revitalisasi sekolah.

“Kalau ada sekolah yang memprihatinkan, bangunannya sudah hancur atau berantakan, kita petakan di mana saja daerah perbatasan yang sekolahnya tidak bagus atau belum terbangun, lalu kita ajukan kepada kementerian terkait,” kata Tito.

Mayjen Edi Nurhabad resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI. Dok. Istimewa
 

Untuk memastikan program berjalan terarah, Tito meminta kebutuhan infrastruktur disusun berdasarkan skala prioritas. Dia menekankan keterbatasan sumber daya membuat seluruh kebutuhan tidak dapat dikerjakan bersamaan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang jelas.

Selain pembangunan infrastruktur dasar, Tito meminta Edi Nurhabad meneruskan Program Bedah Rumah sebanyak 15 ribu unit di kawasan perbatasan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Melalui pemetaan kebutuhan, penetapan prioritas, dan penyusunan roadmap, pembangunan di kawasan perbatasan diharapkan dapat dilaksanakan lebih terencana dan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa membawa perubahan positif dan tidak hanya larut dalam kegiatan rutin semata,” ujar Tito.