Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy/Medcom.id/Candra
Jakarta: Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis. Ia menilai muatan politis itu terlihat dari KPK yang tidak fokus dalam menangkap Harun Masiku.
"Kami melihat fokus KPK sebetulnya harusnya mencari buron Harun Masiku, tapi fokus itu berubah dengan memanggil serta memeriksa Mas Hasto tanpa kejelasan mau apa, dan terkesan seperti teror," kata Ronny, ketika dihubungi, Minggu, 29 Desember 2024.
Ronny menilai penetapan Hasto sebagai tersangka juga diwarnai drama. Ia mengatakan kebocoran SPDP Hasto seperti drama politik yang diciptakan KPK untuk memframing agar viral. Selain itu, ia menilai kasus Harun Masiku ini selalu timbul tenggelam seiring angin politik.
"Ketika Sekjen bersuara kritis maka dipanggil soal Harun Masiku. Terakhir, ketika partai secara tegas mengambil sikap terhadap kader yang dianggap merusak konstitusi dan demokrasi, beliau langsung ditersangkakan. Ini semua sangat kental politisasinya," ungkapnya.
Ronny juga menjelaskan pihaknya menyebut mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus ini. Ia mengatakan publik juga tidak lupa bahwa aparat penegak hukum dan bahkan KPK saat ini adalah KPK edisi Jokowi.
"KPK yang tidak menganggap penting laporan-laporan dugaan korupsi perizinan blok medan yang sempat terungkap di persidangan, juga laporan dugaan pencucian uang dari aktivis 98 terhadap putra putri Jokowi," katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).
Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.
Streaming