Perpusnas Sabet Penghargaan dari Ombudsman

Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) meraih peringkat keempat terbaik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman. Penghargaan kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan skor 90,09 dan masuk zona hijau kategori kualitas tertinggi. 

"Ini adalah kerja keras dari seluruh unit kerja di Perpustakaan Nasional," kata Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso di Jakarta, Jumat, 15 November 2024.

Ia menjelaskan penilaian tahun ini datang dari dua unit kerja. Keduanya, Pusat Jasa Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. 

"Jadi saya kira ini prestasi teman-teman untuk bisa mengawal terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Joko meyebut pihaknya akan meningkatkan kinerja layanan publik Perpusnas. Dia juga memberikan apresiasi kepada Ombudsman yang konsisten mengawal instansi pemerintah untuk memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat.

"Terus konsisten dari tahun ke tahun untuk memberikan penilaian kepada kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk kami, untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," jelasnya.
 

Baca juga: Para Menteri Harus Bisa Terjemahkan Instruksi Prabowo Soal Penegakan Hukum

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir mewakili Wakil Presiden RI  menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik yang berhasil meraih predikat kepatuhan dalam kategori zona hijau. 

Dia menjelaskan penghargaan kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik di zona hijau merupakan pengakuan, bahwa lembaga penyelenggara pelayanan publik telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

"Saudara tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai pelayan Masyarakat, tetapi juga telah mengemban amanah yang besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif yang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkap Yusril.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyampaikan mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara di tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini berdasarkan hasil penilaian pada 2021 hingga 2024.

"Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah penyelenggara dalam zona hijau, yang meningkat drastis dari 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 pada 2024,” ungkapnya.