Airlangga Mundur, Golkar Diduga Diintervensi

Jakarta: Airlangga Hartarto memutuskan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Keputusan tersebut diduga karena pengaruh pihak luar.

"Saya kira jika isu yang terakhir ini benar adanya, ternyata Golkar juga partai yang mudah diintervensi. Padahal berdasarkan beberapa kajian, Golkar termasuk partai yang kuat pelembagaannya dan otonom," kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli saat dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 11 Agustus 2024.

Dugaan lain mundurnya Airlangga adalah gagal mengemban hasil Musyawarah Nasional. Yakni, mengusung capres atau cawapres dari kader partai pada Pilpres 2024.

Namun, kegagalan tersebut berhasil ditutupi dengan capaian di Pemilu 2024. Golkar berhasil meraih 102 kursi.

"Jadi mestinya Airlangga dianggap sebagai Ketum yang sukses mengantarkan Golkar sebagai kekuatan politik kedua di DPR setelah PDI-Perjuangan," jelas Lili.
 

Baca juga: Permintaan Maaf Airlangga

Lili tak meyakini alasan Airlangga mundur karena ingin fokus pada pemerintahan. Alasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Partai Golkar Dito Ariotedjo.

Jika memang ingin fokus di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Airlangga mestinya sudah mengundurkan diri sejak lama. Yakni, sejak diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto dikabarkan mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Dito Ariotedjo meminta menunggu kabar resmi terkait beredarnya informasi tersebut.

"Kita tunggu ya resminya. Mungkin karena akan fokus di pemerintahan dan tantangan ke depan terkait ekonomi nasional dan global semakin banyak dan kompleks," kata Dito saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.