Shutdown Memasuki Hari ke-14, Ketua DPR AS Salahkan Partai Demokrat

Washington: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Mike Johnson, menuding Partai Demokrat di Kongres sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berlarutnya penutupan pemerintahan (shutdown) yang kini memasuki hari ke-14. Ia menilai oposisi politik tersebut lebih mengutamakan kepentingan partai dibanding kesejahteraan rakyat.

“Selamat datang di hari ke-14 dari penutupan pemerintahan oleh Partai Demokrat,” ujar Johnson kepada para wartawan di Gedung Capitol dan dikutip Anadolu, Rabu, 15 Oktober 2025. 

“Selama dua minggu penuh, Partai Demokrat di Kongres telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Amerika hanya demi kepentingan politik semata,” lanjut Johnson.

Penutupan pemerintahan ini membuat berbagai layanan publik non-esensial terhenti, ribuan pegawai federal dirumahkan tanpa upah, serta sejumlah program utama di berbagai lembaga pemerintah tertunda pelaksanaannya.

Pada Selasa malam, Senat dijadwalkan kembali menggelar pemungutan suara untuk kedelapan kalinya terkait rancangan undang-undang pendanaan sementara yang digagas Partai Republik guna membuka kembali pemerintahan. Rancangan tersebut membutuhkan dukungan 60 suara agar bisa lolos, sehingga fraksi Republik memerlukan tambahan dukungan dari Demokrat.

Dengan belum adanya kesepakatan, Johnson kembali mendesak Senat yang dikuasai Demokrat untuk segera bertindak. 

“Hari ini, Demokrat di Senat memiliki kesempatan kedelapan untuk mengakhiri kekacauan ini dengan mengesahkan rancangan pendanaan sementara yang bersih dan nonpartisan, sebuah langkah yang bisa mengakhiri seluruh permasalahan ini seketika,” kata Johnson.

Kedua kubu di Kongres saling menuduh sebagai pihak yang menghambat kemajuan negosiasi untuk membuka kembali pemerintahan. Sementara itu, Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, mengumumkan pada Jumat lalu bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai federal “telah dimulai.”

Dalam praktik penutupan pemerintahan sebelumnya, pegawai yang dianggap esensial tetap bekerja tanpa bayaran sementara pegawai non-esensial dirumahkan, namun keduanya biasanya menerima pembayaran kembali setelah shutdown berakhir. 

Namun, Presiden Donald Trump kali ini mengancam akan memecat ribuan pegawai alih-alih hanya merumahkan mereka, dan menolak memberikan pembayaran kembali kepada yang terdampak.

Langkah tersebut dikecam keras oleh Partai Demokrat dan serikat pekerja yang menilai kebijakan itu ilegal serta berjanji akan menggugat keputusan tersebut ke pengadilan.