Hapus Kebijakan Biden, Trump Berhentikan Pegawai Pemerintah Bidang Keberagaman

Washington: Pegawai federal Amerika Serikat (AS) yang bekerja di kantor keberagaman harus diberhentikan sementara paling lambat Rabu malam. Perintah dikeluarkan karena pemerintahan baru pimpinan Donald Trump telah memerintahkan penutupan program tersebut.

“Kirim pemberitahuan kepada semua pegawai kantor DEIA (Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Aksesibilitas) bahwa mereka akan diberhentikan sementara. Ini efektif segera setelah lembaga mengambil langkah untuk menutup/mengakhiri semua inisiatif, kantor, dan program DEIA,” kata memo Kantor Manajemen Personalia AS yang diunggah di X, seperti dikutip dari Gulf News, Rabu 22 Januari 2025.

Memo tersebut mengarahkan semua kepala departemen dan lembaga untuk mengirim pemberitahuan kepada pekerja paling lambat pukul 5.00 sore hari Rabu dan dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt di X.

Pada Senin, hari pertama masa jabatan keduanya sebagai presiden, Trump mencabut sejumlah perintah eksekutif yang mempromosikan kesetaraan LGBTQ, dan mengeluarkan perintah baru yang menetapkan hanya dua jenis kelamin dan mengakhiri program keberagaman pemerintah.

Selama masa kampanye, ia menjelek-jelekkan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di pemerintah federal dan dunia korporat, dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut mendiskriminasi orang kulit putih, khususnya laki-laki.

“Pemerintahan Biden memaksakan program diskriminasi ilegal dan tidak bermoral, yang disebut dengan ‘keberagaman, kesetaraan, dan inklusi’ (DEI), ke dalam hampir semua aspek Pemerintah Federal, di berbagai bidang mulai dari keselamatan penerbangan hingga militer,” demikian bunyi salah satu perintah eksekutif yang mengakhiri program tersebut.

Selama berkampanye, kandidat dari Partai Republik itu juga menjelek-jelekkan pengakuan apa pun terhadap keberagaman gender, menyerang kaum transgender, khususnya perempuan transgender dalam olahraga, dan perawatan yang menegaskan gender untuk anak-anak.

Di hadapan kerumunan pendukung di Washington pada hari Senin, Trump menghapus 78 perintah eksekutif, tindakan, dan memorandum presiden yang dikeluarkan oleh pendahulunya, Demokrat Joe Biden.

Beberapa dekrit yang dibatalkan itu mempromosikan keberagaman dan kesetaraan dalam pemerintahan, tempat kerja, dan perawatan kesehatan.