Langkah Presiden Cabut 4 IUP di Raja Ampat Dinilai Tepat

Jakarta: Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dinilai tepat. Hal ini bentuk respons cepat pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat.

“Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan, bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arief Rosyid Hasan saat dihubungi, Selasa, 10 Juni 2025.

Arief menjelaskan pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam Geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan kenakeragaman hayati yang tinggi,” ucap Arief.

Arief juga menyoroti langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang cepat mengakselerasi perintah Presiden Prabowo untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral.

“Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja," kata dia.
 

Baca Juga:  Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat Selamatkan Masa Depan Pariwisata

Terkait izin PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam untuk tetap beroperasi di Raja Ampat, dia menilai hal tersebut positif untuk memberikan daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar. Dia berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh banyaknya berita hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.

“Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat disana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” ucap Arief.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut IUP untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung usai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Mensesneg Prasetyo Hadi . 

Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu, izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.

"Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat," kata Bahlil di Kantor Presiden.

Menteri Bahlil mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam Geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

"Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia," ujar dia.