PM Jepang Ungkit Konferensi Bandung di Sidang Majelis Umum PBB

New York: Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba mengungkit Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 23 September 2025 waktu New York. Dalam pidatonya yang panjang lebar di pidato tersebut, Ishiba menekankan pentingnya menjaga keamanan di beberapa wilayah seperti Gaza, Ukraina, dan Asia Timur.

Setelah menegaskan komitmen negaranya untuk perdamaian dan kerja sama internasional, Ishiba kemudian mengungkit konferensi di Bandung.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah 60 tahun berlalu sejak konferensi di Bandung, yang membawa Asia dan Afrika bersama untuk pertama kalinya untuk mengadvokasikan perdamaian dan kerja sama dunia,” ujar Ishiba.

Ishiba juga menuturkan bahwa konferensi tersebut merupakan konferensi besar-besaran pertama yang dihadiri Jepang setalah Perang Dunia Kedua berakhir.

“Masyrakat Asia menunjukkan toleransi yang baik untuk menerima Jepang setelah perang,” kata Ishiba.
 

Konferensi Asia-Afrika (KAA), atau Konferensi Bandung, digelar pada 18–24 April 1955 dan dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang sebagian besar baru merdeka. 

Konferensi ini bertujuan memperkuat solidaritas antarbenua, menolak kolonialisme, serta mempromosikan prinsip-prinsip perdamaian, non-intervensi, dan kerja sama. 

Dalam pertemuan bersejarah tersebut, Jepang hadir sebagai peserta dan menjadikan momentum itu sebagai awal pemulihan hubungan dengan negara-negara Asia setelah Perang Dunia II. 

KAA juga melahirkan Dasa Sila Bandung, sepuluh prinsip dasar yang menjadi tonggak dalam hubungan internasional yang damai dan setara.Setelah mengungkit KAA, Ishiba kembali menyatakan sumpah negara matahari terbit tersebut bahwa mereka tidak akan lagi melakukan perang kepada siapapun.

Dalam pidatonya, dia juga berbicara panjang lebar tentang proposal merombak ulang dewan keamanan PBB mengungkit resolusi menskor Rusia dalam dewan tersebut tidak disetujui atas veto negara yang saat ini sedang menginvasi Ukraina.

Ishiba juga mengecam keras agresi militer Israel di Gaza saat ini, menegaskan pengakuan Jepang terhadap negara Palestina bukan lagi masalah "jika" tetapi "kapan."