Komisi 20% Bisa Jaga Ekosistem Transportasi Online

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu mempertahankan komisi 20 persen pada layanan transportasi berbasis aplikasi atau ojek online (ojol) agar keseimbangan ekosistem antara pengemudi, konsumen, dan aplikator tetap terjaga.

Ekonom Syarkawi Rauf menegaskan aturan yang sudah ada saat ini cukup memberi ruang yang memadai bagi aplikator untuk menjaga mutu layanan sekaligus menopang program kesejahteraan driver.

"Regulasi pembagian komisi saat ini sebesar 20 persen memberikan keleluasaan kepada aplikator untuk meningkatkan pelayanan kepada customer," tegas Syarkawi, dikutip Kamis, 18 September 2025.

Ia juga mengingatkan mengenai adanya risiko jika komisi dipangkas menjadi 10 persen. Risiko yang akan terjadi bukan hanya menekan arus kas aplikator, namun juga memangkas kemampuan memberi potongan harga untuk konsumen.


Ilustrasi driver ojek online. Foto: dok MI/Ramdani.
 

Baca juga: Grab Ngotot Pakai Skema Potongan Komisi 20%, Sesuai Keputusan Menhub

 

Tantangan jika komisi menjadi 10 persen

"Terdapat kekhawatiran jika komisi aplikator menjadi 10 persen, tidak hanya mengurangi kualitas layanan kepada customer tetapi sekaligus mengurangi kemampuan aplikator memberikan discount harga kepada customer," tambah mantan Ketua KPPU ini.

Kemudian dampak yang lebih serius jika komisi untuk aplikator hanya 10 persen adalah potensi berkurangnya permintaan jasa dari konsumen dan pendapatan untuk pengemudi.

Oleh sebab itu, arah regulasi yang dibuat harus menjaga kesinambungan industri secara menyeluruh. Syarkawi juga menekankan adanya pilihan platform bagi para pengemudi saat ini.

"Saat ini, driver memiliki pilihan aplikasi yang menerapkan komisi 10 persen," tutup Syarkawi.

Di luar itu, ia mendorong fokus kebijakan pada kesejahteraan driver serta pencegahan praktik predatory pricing oleh pemain bermodal sangat besar, agar kompetisi tetap sehat tanpa menggerus pendapatan mitra pengemudi.