Ilustrasi, pohon kelapa. Foto: dok SMPN 2 Tanjung Pandan.
Naufal Zuhdi • 17 March 2025 15:37
Jakarta: Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) bersama Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk 'Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelapa Bulat dalam Upaya Penguatan Stabilitas Pasokan Kelapa Dalam Negeri serta Keberlangsungan Kesejahteraan Petani Kelapa'.
MoU tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi darurat kelapa Indonesia selama lebih dari enam bulan terakhir. Dua tahun terakhir (2023-2024) Indonesia mengalami fenomena El Nino yang berdampak pada musim panas berkepanjangan dan mengakibatkan penurunan jumlah hasil panen kelapa, atau yang dikenal dengan istilah 'ngetrek pohon'. Hal ini tentu mengakibatkan berkurangnya jumlah kelapa yang dapat dipanen secara signifikan.
Di sisi lain, permintaan terhadap kelapa bulat dunia semakin meningkat. Sehingga negara tetangga (Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam) membeli dan memborong kelapa bulat dari Indonesia, sebagai satu-satunya negara produsen kelapa yang belum memiliki regulasi larangan ekspor kelapa bulat. Dan ini memicu kenaikan harga kelapa bulat dan juga kelangkaan kelapa di Indonesia.
"Kita tentu ingin kelapa bisa naik kelas. Sehingga kekayaan kelapa yang dimiliki Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk sebesar kemajuan bangsa serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian negara," kata Wakil Ketua Umum I HIPKI Jeffrey Koes Wonsono dikutip melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin, 17 Maret 2025.
"Dengan kelapa diolah di dalam negeri menjadi berbagai produk turunan kelapa, maka akan mempunyai nilai tambah, sekaligus menyerap tenaga kerja, menumbuh kembangkan ekonomi lokal, serta meningkatkan pemasukan negara," jelas dia menambahkan.
Keberadaan kelapa, sambung Jeffrey, tentunya tak bisa dipisahkan dari petani kelapa. Terutama karena lebih dari 99 persen kebun kelapa di Indonesia adalah milik rakyat. "Sehingga keberlangsungan kelapa akan bergantung kepada petani kelapa," tegas dia.
Baca juga: Presiden Prabowo Gelar Ratas Percepatan Hilirisasi |