Bahlil Cari Pemasok BBM Baru, India dan Tiongkok Dibidik

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah (crude oil) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui skema government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B). Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas pilihan negara pemasok dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Bahlil menjelaskan, selama ini PT Pertamina (Persero) melakukan pengadaan melalui skema business-to-business (B2B). Menurut Bahlil, proses tender yang panjang membuat Pertamina berisiko kehilangan pasokan meskipun telah memenangkan tender dengan harga lebih murah.

"Selama ini Pertamina melakukan proses B to B, tendernya lama dan dengan perpres ini kita melakukan G to G dan G to B. Artinya kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana aja yang kita akan ambil," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Bahlil, mekanisme baru tersebut memungkinkan pemerintah menjajaki kerja sama dengan negara pemasok secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengadaan sekaligus mengamankan pasokan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
 

Pemerintah cari alternatif negara pemasok

Bahlil mengatakan pemerintah akan memperluas penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara untuk memperoleh kepastian pasokan minyak mentah dan BBM. Ia menyebut akan mengunjungi beberapa negara, termasuk India dan Tiongkok.

"Dan mulai besok saya akan berangkat ke beberapa negara, termasuk India, Tiongkok, dan beberapa negara untuk saya mendapatkan kepastian pasokannya," ungkap Bahlil.


Menko bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) saat konferensi pers bersama Menteri Perindustrian Sarmuji. Foto: tangkapan layar YouTube Kementerian ESDM.


Bahlil menjelaskan, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satunya LPG yang sebagian besar pasokannya masih berasal dari luar negeri.

"Yang kedua adalah LPG kita, masih kita 80 persen tetap kita impor yaitu dari Amerika," kata Bahlil.

Pemerintah juga berupaya mengamankan kontrak jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan energi nasional. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi.
 

Bahlil pastikan kontrak ekspor gas ke Singapura tidak dilanggar

Bahlil menegaskan penyesuaian ekspor gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati kedua negara. Ia menjelaskan, pemerintah mengurangi ekspor gas melalui pipa sebesar 31 juta BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day).

Bahlil menjelaskan, total ekspor gas melalui pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 MMSCFD. Pasokan tersebut berasal dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatra. Dari total ekspor tersebut, pengurangan pasokan sebesar 31 BBTUD setara dengan sekitar 7,6 persen. Bahlil menegaskan pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak.

"31 (BBTUD) yang kita potong itu masih dalam batas kontrak minimum," ujar Bahlil.

Ia mengatakan penyesuaian ekspor dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan gas dalam negeri dan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi. Menurut dia, pemerintah tetap menghormati kontrak yang telah disepakati dengan negara mitra.

"Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan," kata Bahlil.

Selain gas yang disalurkan melalui pipa, Indonesia juga mengekspor gas alam cair (liquefied natural gas atau LNG). Karena itu, pengelolaan pasokan gas perlu mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sekaligus komitmen ekspor kepada negara mitra. (Selsha Septifanie Gunawan)