Hakim Pembela Gaza Navi Pillay Menang Hadiah Nobel Perdamaian

Oslo: Hadiah Nobel Perdamaian pada Jumat  9 Oktober 2026 dianugerahkan kepada Navi Pillay dari Afrika Selatan.

Pillay adalah hakim yang memimpin pengadilan genosida Rwanda dan tahun lalu memimpin komisi PBB yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.

Pillay, yang saat ini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus di mana Myanmar juga dituduh melakukan genosida, telah berperan "penting dalam memastikan bahwa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diadili," kata Jorgen Watne Frydnes, ketua Komite Nobel Norwegia di Oslo.

"Dalam kasus-kasus pengadilan internasional yang bersejarah, ia telah menunjukkan bahwa langkah-langkah hukum dapat membantu mencegah tindakan perang dan kekerasan," kata komite tersebut, seperti dikutip dari Anadolu.

"Kemandirian, keahlian, dan keteguhan hati Pillay telah menjadikannya salah satu ahli hukum internasional yang paling dihormati di masa kini,” tegas Komite.

Ia menanggapi berita tersebut dengan melontarkan komentar jenaka mengenai keinginan Presiden AS Donald Trump -,yang sudah sering diberitakan,- untuk memenangkan penghargaan itu sendiri.

"Jika Anda bertepuk tangan sedikit lebih meriah, mungkin saya akan berbagi hadiah ini dengan Trump," ujar sosok berusia 85 tahun itu di tengah sambutan meriah dengan hadirin yang berdiri memberikan penghormatan standing ovation momen ini direkam oleh Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, di Nuremberg dan diunggah ke jejaring sosial X.

Pillay memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI)—yang tidak berbicara atas nama badan dunia tersebut dan tahun lalu menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Gaza.

Saat itu, Pillay mengatakan kepada AFP bahwa timnya telah membagikan "ribuan informasi" kepada jaksa di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Israel secara tegas menolak temuan laporan tersebut, serta mengecamnya sebagai laporan yang "terdistorsi dan keliru."

Keberanian untuk menyuarakan kebenaran

Komite Nobel menyatakan bahwa meskipun penghargaan tersebut mengapresiasi kiprah Pillay dalam memerangi genosida, komite tidak mengambil sikap mengenai apakah tindakan Israel di Gaza merupakan genosida atau bukan.

"Kami bukan pengadilan," kata Frydnes kepada AFP.

"Itu adalah laporannya, laporan Komisi. Hal itu akan diputuskan oleh Mahkamah Internasional," ujarnya, berbicara pada hari Jumat setelah menerima standing ovation, Pillay mencatat bahwa banyak pihak telah memberikan penghormatan atas keberaniannya dalam laporan tersebut.

“Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya saya. Mengapa seseorang membutuhkan keberanian untuk menyuarakan kebenaran?,” ucap Pillay.

PBB menyatakan bahwa penghargaan yang diterimanya merupakan “bukti nyata akan kebutuhan dan nilai hak asasi manusia di dunia saat ini, yang lebih penting daripada sebelumnya.”

Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyebut penghargaan tersebut memiliki “makna khusus” mengingat adanya serangan terhadap hukum internasional saat ini.

Komite Nobel turut menyampaikan pandangan serupa dalam pernyataannya, dengan mencatat bahwa “di tengah tantangan eksistensial—termasuk perang dan konflik yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah disaksikan dunia dalam waktu yang lama—hukum internasional bukan lagi sekadar pelengkap bagi perdamaian dan keamanan.”

“Hukum internasional adalah sebuah keharusan mutlak,” pernyataan itu.

Harus dihentikan

Penghargaan bagi Pillay ini dipastikan akan memicu kemarahan Trump, yang pemerintahannya telah berulang kali menyerang lembaga-lembaga peradilan internasional.

“Ini adalah pesan yang jelas bagi mereka yang menekan lembaga-lembaga ini, bagi mereka yang menjatuhkan sanksi terhadap para hakim dan menyerang lembaga-lembaga tersebut. Hal itu harus dihentikan,” ujar Frydnes kepada AFP setelah pengumuman tersebut.

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memenangkan penghargaan tersebut; ia bersikeras bahwa dirinya adalah kandidat yang paling layak dan mengklaim telah mengakhiri hingga delapan perang.

“Mereka punya reputasi mungkin tidak memberikannya kepada orang seperti saya dan menurut saya, itu akan sangat menjatuhkan kredibilitas mereka sendiri,” ujar Trump pada hari Rabu.

Namun, menurut para ahli di Oslo, tindakannya -,seperti perang melawan Iran, ambisi perluasan wilayah (seperti terkait Greenland), sikap keras terhadap migran, serta serangannya terhadap multilateralisme dan media,- telah membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan tersebut.

Tahun lalu, penghargaan tersebut jatuh ke tangan pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado—sebuah pilihan yang secara umum dianggap dapat diterima oleh Trump.

Machado bahkan sempat memberikan medali emas Nobel miliknya kepada Trump, karena menilai Trump layak menerimanya setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro—meskipun ia gagal mendapatkan dukungan politik sebagai imbalannya.

Komite Nobel menegaskan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. "Tentu saja kami harus mendiskusikannya, namun hal itu tidak lantas memengaruhi diskusi di dalam ruangan maupun keputusan yang dihasilkan," ujar sekretaris komite, Kristian Berg Harpviken, kepada AFP menjelang pengumuman penghargaan tersebut.

Penghargaan ini mencakup medali emas, sertifikat, dan hadiah uang sebesar USD1,2 juta.

Penghargaan tersebut akan diserahkan dalam sebuah upacara resmi di Oslo pada tanggal 10 Desember, bertepatan dengan peringatan wafatnya pencetus penghargaan ini seorang penemu sekaligus dermawan asal Swedia, Alfred Nobel pada tahun 1896.