Hadapi Musim Hujan yang Mundur, Kesiapsiagaan Karhutla Perlu Diperkuat

Jakarta: Pemerintah diimbau memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi musim hujan 2026/2027 yang datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat di sebagian wilayah Indonesia.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan prediksi kondisi musim perlu menjadi bahan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan karhutla.

Gunhar mengatakan musim hujan yang datang lebih lambat memberikan waktu bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan sebelum potensi kebakaran meluas.

"Musim hujan yang mundur berarti kita punya waktu lebih panjang untuk mencegah karhutla. Jangan menunggu asap menyebar dan kasus ISPA meningkat baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul," kata Gunhar di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan informasi BMKG pada 22 September 2026, awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologis. BMKG juga memperkirakan durasi musim hujan lebih pendek dari normal pada 482 ZOM yang mencakup 51,90 persen luas daratan Indonesia.

Ilustrasi kabut asap. Foto: Dok. Antara.

Kondisi tersebut, menurut Gunhar, perlu diantisipasi melalui kesiapan di tingkat daerah. Langkah tersebut dapat mencakup pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, hingga penguatan sistem peringatan dini.

"Prediksi cuaca dan iklim itu sedini mungkin harus diantisipasi. Dengan segera mempersiapkan peta kerawanan, kesiapan personel, peralatan, sampai sistem peringatan dini di daerah," jelasnya.

Gunhar juga meminta pemantauan titik panas dan kondisi lahan dilakukan secara konsisten. Menurutnya, informasi mengenai kemunculan titik api perlu segera ditindaklanjuti agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak awal.

"Kalau titik api sudah muncul, waktu untuk bertindak sangat pendek. Maka deteksi dini harus benar-benar bekerja. Pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat harus tahu wilayah mana yang harus diawasi lebih ketat," ungkapnya.

Selain aspek lingkungan, Gunhar mengingatkan dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat dan kesehatan. Asap kebakaran dapat mengganggu kualitas udara di kawasan permukiman maupun ruang publik.

"Jangan sampai persoalan karhutla hanya dilihat sebagai urusan lingkungan. Ketika asap masuk ke permukiman, sekolah, pasar, dan fasilitas umum, ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat," jelas Gunhar.

Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, sektor kesehatan, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan kesiapan lintas pihak, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

BMKG sebelumnya menyampaikan bahwa fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) turut memengaruhi kondisi kering di Indonesia. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan memperpanjang periode kekeringan di sejumlah wilayah dan berkontribusi terhadap mundurnya awal musim hujan.

"Data BMKG sudah memberikan peringatan, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengubah peringatan itu menjadi tindakan nyata demi melindungi seluruh warga negara," ujar Gunhar.