Parlemen Uni Eropa Desak Investigasi TikTok soal Dugaan Sensor Konten Epstein

Brussel: Anggota parlemen Uni Eropa mendesak Komisi Eropa untuk menyelidiki TikTok atas dugaan pembatasan terkait konten pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

TikTok dianggap telah melakukan gangguan terhadap konten yang menyinggung isu-isu sensitif secara politik. Desakan atas penyelidikan itu disampaikan oleh Politico.

Permintaan investigasi itu diajukan pada Rabu, 4 Februari 2026 oleh 32 anggota parlemen Eropa, yang mayoritas berasal dari kelompok Partai Hijau, serta didukung perwakilan dari kelompok Kiri dan Sosialis dan Demokrat.

Mengutip Anadolu, Kamis, 5 Februari 2026, para legislator meminta Komisi Eropa sebagai lembaga penegak aturan platform digital Uni Eropa untuk menilai apakah TikTok telah “menyebabkan risiko sistemik” terhadap kebebasan berekspresi dan ruang debat sipil.

Dalam surat mereka, para anggota parlemen menyatakan bahwa para pengguna “melaporkan masalah saat mengunggah video, jangkauan yang berkurang, serta jumlah penayangan yang tidak biasa rendah” pada konten yang menyebut kata-kata Epstein, Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE), serta negara bagian Minnesota di Amerika Serikat.

Sejumlah penandatangan juga disebut mengaku secara langsung mengamati gangguan serupa yang memengaruhi unggahan di Berlin dan Brussels.

TikTok menepis tudingan adanya pembatasan konten. Seorang juru bicara platform tersebut menyatakan tidak ada larangan berbagi nama Epstein melalui pesan langsung. Ia menjelaskan gangguan yang terjadi disebabkan oleh masalah teknis pada salah satu sistem keamanan TikTok yang “dalam beberapa kasus merespons secara keliru”.

TikTok saat ini memang tengah berada dalam pengawasan Uni Eropa terkait potensi pelanggaran Digital Services Act (DSA), regulasi yang mewajibkan platform daring besar untuk mengelola dan memitigasi risiko sistemik yang dapat berdampak pada masyarakat.