Kemlu Soroti Keselamatan, Indonesia Belum Akan Tambah Pasukan Perdamaian PBB

Sentul: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Denny Abdi menegaskan Indonesia tidak akan menambah pengiriman pasukan perdamaian PBB sebelum ada jaminan keselamatan dan perlindungan maksimal di wilayah konflik.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Denny merespons meningkatnya eskalasi di wilayah krisis, termasuk insiden gugurnya prajurit TNI yang bertugas di bawah bendera UNIFIL di Lebanon.

Menurut Denny, meningkatnya intensitas konflik global secara logika memang menuntut kehadiran lebih banyak personel pemelihara perdamaian (peacekeepers). Namun, Indonesia memegang prinsip tidak akan mengorbankan keselamatan prajurit di lapangan.

"Logikanya semakin banyak konflik itu mestinya semakin dibutuhkan lebih banyak peacekeepers. Nah, tetapi dalam men-deploy itu kan kita tentunya juga ingin memastikan peacekeepers kita itu aman, dilatih dengan bagus, dilengkapi dengan equipment yang memadai, dan di-protect," ujar Denny saat ditemui di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Agustus 2026.

Kemlu menggarisbawahi bahwa pasukan PBB bertugas atas mandat menjaga stabilitas, bersifat netral, dan tidak terlibat dalam aksi pertempuran ofensif. Oleh karena itu, Denny mendesak seluruh pihak yang bertikai di wilayah konflik untuk tunduk pada Hukum Humaniter Internasional yang melindungi personel perdamaian.

"Mereka datang ke sana bukan untuk berpihak kepada salah satu pihak. Mereka tidak boleh ofensif. Mereka betul-betul menjaga perdamaian itu supaya tidak berkembang. Kita tidak mau peacekeepers kita menjadi korban," ujar Denny.

Terkait kesiapan operasional dan pemetaan teknis di lapangan, Kemlu menyerahkan proses penyiapan pasukan kepada PMPP TNI di bawah komando Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan.

“Tugas kami di sini dari TNI akan selalu siap apabila dibutuhkan untuk mengirimkan pasukan ke berbagai belahan dunia di bawah mandat, tentunya di bawah mandat PBB,” ungkap Iwan.

Sementara di tingkat pengambil keputusan strategis, koordinasi intensif terus dilakukan secara berjenjang mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga Presiden RI.

Langkah ini guna memastikan setiap pengiriman pasukan dari Indonesia dibekali perlindungan hukum serta kesiapan operasional yang matang.

(Razaqa Hariz)