BLT Kesra 2025 Dikebut! Penyaluran Digencarkan hingga Akhir Desember

Jakarta: Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) terus dikebut penyalurannya hingga akhir Desember 2025. PT Pos Indonesia (Persero) selaku salah satu mitra penyalur pemerintah, terpantau menyalurkan BLT Kesra di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Proses penyaluran di wilayah tersebut berlangsung lancar.

Proses penyaluran BLT Kesra ini berjalan lancar berkat proses pendataan, verifikasi, hingga pencairan bantuan yang dilakukan dengan baik melalui tahap koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping sosial, dan PT Pos Indonesia.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pejeruk, Eni Suaryati, menjelaskan pendataan penerima BLT Kesra dilakukan dengan mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat. "Kategorinya dilihat dari desilnya, dari desil 1 sampai 5, dan juga kesejahteraan masyarakat," ujar Eni dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin, 8 Desember 2025.

Ia tak menampik terdapat sejumlah tantangan saat melakukan penyaluran BLT Kesra. Salah satunya, ketika masyarakat berharap mendapat bantuan ganda. Namun, hal tersebut bisa diatasi setelah pihaknya terus memberikan pengarahan dan penjelasan yang baik kepada warga.

"Tantangannya, masyarakat kadang meminta bantuannya, kadang kita tidak boleh, semakin dia sudah mendapat beras, dia ingin mendapat juga bantuan. Dia ingin double mendapat bantuannya," kata Eni.
 

Penyaluran bantuan tepat sasaran

Pada kesempatan itu, Eni juga mengungkapkan, agar proses penyaluran bantuan tepat sasaran, verifikasi langsung dilakukan langsung di tingkat lingkungan.

"Verifikasi data ke bawah, kerja sama dengan Pak RT, pengurus lingkungan. Kita menerima nama itu dari atas, dari memo," kata dia.

Eni juga memastikan pihaknya berkoordinasi dengan Pos Indonesia. Menurut dia, koordinasi dengan Pos Indonesia berjalan baik, terutama dalam menangani warga yang kesulitan datang ke kantor pos.

"Tetap kita saling koordinasi sama Pos Indonesia. Kalau ada warga yang belum menerima, silakan ke Kantorpos. Kalau ada yang lansia, petugas Pos akan turun ke rumahnya langsung atau door to door," ucap dia.

Ia juga menyampaikan, evaluasi dilakukan secara berkala melalui pojok pengaduan di kantor kelurahan. "Siapa masyarakat yang belum menerima bantuan, silakan ke kantor Lurah dengan bawa KK dan KTP mereka. Akan dilihat data mereka sesuai dengan desil mereka," ujar dia.
 


Petugas Pos Indonesia sedang memberikan arahan ke penerima BLT Kesra. Foto: dok MI/Usman Iskandar.


Ia mengimbau penerima menjaga kartu bantuan dan tidak menyalahgunakannya. "Jangan sampai ada kejadian dipakai untuk pinjol, judi online. Kalau ada kelihatan dipakai di sana, akan langsung kartunya diblokir," tegas dia.

Eni juga berharap agar pemerintah dapat mempercepat proses pengajuan masyarakat ini untuk bisa mendapat bantuannya. "Semoga pemerintah bisa melihat masyarakat yang tidak mampu ini, sesuai dengan desilnya, supaya bisa cepat direalisasikan, prosesnya panjang sekali, setahun, dua tahun," tutur dia.

Dalam melakukan penyaluran BLT Kesra, Pos Indonesia melakukan berbagai tahap agar penyaluran bisa berjalan dengan baik. Setiap warga yang merupakan penerima manfaat akan mendapatkan kartu undangan.

"Penyaluran BLT di Kantorpos, mekanismenya sesuai dengan yang ada di kartu undangan tersebut, nanti kartu tersebut dibagikan ke masing-masing penerima manfaat BLTS," ujar Juru Bayar Kantorpos Mataram, Zulkardiman.
 

Penyaluran BLT prioritas ke kelompok rentan

Ia menegaskan penyaluran dilakukan bertahap. "Itu secara bertahap. Karena masing-masing kelurahan dibuatkan per jadwal. Bukan sekaligus," kata Zulkardiman.

Pos Indonesia juga memberikan prioritas layanan bagi kelompok rentan. Bagi kelompok ini, mereka akan menggunakan penyaluran door to door alias langsung antar ke rumah.

"Kalau yang lansia, kita harus berkomunikasi dulu dengan pendampingnya, untuk dilibatkan turun langsung ke penerima manfaat yang tersebut. Didatangi langsung dengan tim dari Kantorpos, pendamping PKH dan kelurahan. Dan juga dilibatkan lingkungan," ucap Zulkardiman.

Namun, ia tidak menampik adanya kendala, terutama terkait kelengkapan identitas. "Kendala pembagian di lapangan banyak sekali seperti penemuan antaranya KTP-nya hilang. Kadang dibawa sama anaknya pas kita mau kunjungan," ungkap dia.

Ada pula kasus nama sama, tetapi NIK berbeda sehingga memerlukan pengecekan ulang. "Di KTP namanya sama. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata nomor NIK-nya sama, undangan beda," kata dia.

Untuk kasus seperti ini, pihak Pos bekerja sama dengan pendamping PKH. "Kita arahkan, biar dicocokkan siapa tahu yang menerima tersebut bukan yang menerima. Karena namanya sama, cuma NIK-nya yang beda," ujar dia.