Pemkot Tangerang Usulkan Status Darurat Bencana

Tangerang: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang setempat telah mengusulkan penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kepada Wali Kota Tangerang, H Sachrudin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menjelaskan langkah ini didasarkan pada data prediksi cuaca ekstrem dari BMKG.

“Karena Kota Tangerang sudah memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi selama tiga bulan ke depan, maka kita usulkan kepada Wali Kota tetapkan siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi guna percepatan koordinasi penanganan,” kata Mahdiar di Tangerang seperti dilansir Antara, Kamis, 5 Desember 2025.

Berdasarkan data BMKG, cuaca ekstrem dengan curah hujan lebat diprakirakan terjadi mulai Desember 2025 hingga Februari 2026. Penetapan status siaga darurat dimaksudkan untuk mengoptimalkan respons dan mobilisasi sumber daya.

“Ketika Pemkot menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi maka seluruh pengampu urusan kebencanaan bisa bergerak lebih efektif dan responsif. Termasuk dukungan personel, logistik, peralatan, dan pembiayaan darurat,” jelas Mahdiar.

Selain koordinasi internal, BPBD juga akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara masif. Masyarakat diimbau untuk terus memantau kondisi cuaca terbaru.
 

Wali Kota Tangerang, H Sachrudin, menyatakan pemerintah telah dan akan terus melakukan kesiapsiagaan menyeluruh. Fokusnya mencakup penanganan darurat hingga pengawasan ketat di daerah rawan banjir, khususnya di sepanjang bantaran sungai.

“Kita terus melakukan tanggap darurat dan mitigasi bencana. Saya mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan banjir, untuk peduli bersama,” ujar Sachrudin.

Pemkot juga mengandalkan teknologi untuk memperkuat sistem peringatan dini. Aplikasi bernama SI PANTAU telah disiapkan untuk memberikan informasi cepat kepada warga.

“Kita sudah punya aplikasi SI PANTAU yang memberikan informasi dan sirine peringatan dini melalui handphone jika banjir berpotensi terjadi,” tambah Sachrudin.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, mendukung upaya antisipasi ini. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peralatan penunjang evakuasi, distribusi, dan mitigasi bencana.


Ilustrasi Medcom.id

Selain aspek teknis, Andri menyoroti faktor kunci lain: kesadaran dan peran aktif masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang terlatih dan memahami risiko dapat secara signifikan mengurangi dampak bencana.

“Kekuatan Kota Tangerang bukan hanya pada pemerintah atau BPBD, tetapi pada masyarakatnya. Kita harus membangun masyarakat yang sadar bencana agar siap menghadapi situasi apa pun,” kata Andri S. Permana.

Sementara itu, Kepala BPBD Mahdiar mengapresiasi dukungan Pemkot dan DPRD dalam penguatan peralatan kebencanaan selama tahun 2025. Fokus ke depan adalah melengkapi peralatan yang masih kurang untuk penanganan banjir dan kebakaran.