PM Denmark Tegaskan Kedaulatan Greenland Harga Mati, Tolak Kesepakatan Trump

Kopenhagen: Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa kedaulatan negaranya atas Greenland tidak dapat dinegosiasikan. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul pengumuman sepihak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai adanya kerangka kesepakatan terkait wilayah Arktika tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Frederiksen mengatakan bahwa Denmark tetap terbuka untuk berdiskusi dengan sekutu selama pembicaraan tersebut menghormati integritas teritorial. Ia menegaskan, bahwa Denmark dapat menegosiasikan segala hal mulai dari politik, keamanan, investasi, hingga ekonomi. Namun, tidak bisa menegosiasikan kedaulatan Denmark.

Ketegangan ini memuncak setelah Trump melalui platform Truth Social mengeklaim telah membentuk kerangka kerja sama masa depan untuk Greenland dan kawasan Arktika setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Atas dasar klaim kesepakatan tersebut, Trump mengatakan menunda pengenaan tarif impor terhadap negara-negara Eropa yang sedianya berlaku mulai 1 Februari mendatang.

Frederiksen mengakui telah menjalin komunikasi intensif dengan Sekjen NATO sebelum dan sesudah pertemuan di Davos. Ia menekankan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas wilayah mereka sendiri.

Sebelumnya, dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia (WEF), Trump memberi sinyal bahwa ia tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland.

"Saya tidak akan menggunakan kekerasan. Yang diminta Amerika Serikat hanyalah sebuah tempat bernama Greenland," ujar Trump, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat, 23 Januari 2026.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyambut baik keputusan Trump yang membatalkan ancaman penggunaan kekuatan militer dan menunda perang dagang. Namun, ia menegaskan bahwa diskusi ke depan harus tetap menghormati batas kedaulatan Denmark.

"Kami menyambut baik keputusan Presiden AS yang mengesampingkan opsi kekerasan. Kini saatnya kita duduk bersama untuk mencari solusi atas kekhawatiran keamanan AS di Arktik tanpa melanggar kedaulatan Kerajaan Denmark," ungkap Rasmussen di X.

Pemerintah Denmark tetap konsisten pada posisinya bahwa meski kerja sama pertahanan dalam kerangka NATO dapat ditingkatkan, status kepemilikan Greenland bukanlah objek yang bisa diperjualbelikan atau ditukar dengan kebijakan ekonomi.

(Kelvin Yurcel)