Pemkot Malang Gelontorkan Dana Hibah Rp91 Miliar untuk Pilkada 2024

Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp91 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Malang, Jawa Timur. Anggaran tersebut sudah 100 persen diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan TNI sebagai salah satu bentuk fasilitasi pemerintah daerah.

Total anggaran dana hibah yang diserahkan yakni Rp91.262.551.600. Rinciannya antara lain dana hibah untuk KPU sebesar Rp55.294.478.400, dana hibah untuk Bawaslu sebesar Rp28.066.758.200, dana hibah untuk Polri sebesar Rp5.754.815.000, dan dana hibah untuk TNI sebesar Rp2.146.500.000.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengimbau masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024. Hal itu menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang memintapemerintah daerah menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi tetap kondusif dan terkendali menjelang pilkada.

"Untuk seluruh warga Kota Malang, saya mengimbau agar turut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2024, dengan bersama-sama menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. Jaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan," katanya, Kamis, 22 Agustus 2024.
 

Baca juga: Ketua KPU Akui Dalam Posisi Sulit Pascaputusan MK

Iwan Kurniawan menerangkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan fasilitasi pilkada. Sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada termasuk juga dengan ketersediaan anggaran.

"Fasilitasi ini penting dan harus menjadi perhatian Pemkot Malang agar pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa salah satu poin penting lainnya yang juga disampaikan oleh Menko Polhukam adalah pentingnya menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.

“Mengutip pesan Bapak Menko Polhukam bahwa penting menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat. Saya sangat setuju dengan pesan Pak Menko, karenanya mari kita jaga netralitas ASN Kota Malang” ucap dia.

"Saya mengajak seluruh ASN untuk tetap netral dan sama-sama mengawal jalannya Pilkada Kota Malang," imbuhnya.