IMF Perkirakan Ekonomi Tiongkok Tumbuh 5,4% di 2023

Beijing: Perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 5,4 persen tahun ini, setelah mengalami pemulihan yang kuat pascacovid. Dana Moneter Internasional (IMF) melakukan revisi ke atas terhadap perkiraan sebelumnya sebesar lima persen, sementara memperkirakan pertumbuhan lebih lambat tahun depan.

IMF mengatakan pelemahan yang terus berlanjut di sektor properti dan lemahnya permintaan eksternal dapat membatasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menjadi 4,6 persen pada 2024, yang masih lebih baik dari perkiraan 4,2 persen yang tercantum dalam World Economic Outlook (WEO) pada Oktober 2023.

Revisi ke atas menyusul keputusan Tiongkok untuk menyetujui penerbitan obligasi negara senilai satu triliun yuan dan mengizinkan pemerintah daerah untuk memuat sebagian dari kuota obligasi 2024 mereka, sebagai langkah untuk mendukung perekonomian.

“Kami telah merevisi pertumbuhan sebesar 0,4 poin persentase di kedua tahun dibandingkan dengan proyeksi WEO Oktober kami, mencerminkan pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan pada kuartal ketiga dan dukungan kebijakan baru yang baru-baru ini diumumkan,” kata Deputi Pertama Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 8 November 2023.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan diproyeksikan akan melambat secara bertahap menjadi sekitar 3,5 persen pada 2028 di tengah hambatan akibat lemahnya produktivitas dan penuaan populasi.

"Tiongkok telah menerapkan sejumlah langkah untuk mendukung pasar properti, namun diperlukan lebih banyak upaya untuk menjamin pemulihan yang lebih cepat dan menurunkan biaya ekonomi untuk menurunkannya ke ukuran yang lebih berkelanjutan,"  kata dia.

Kombinasi dari penurunan sektor properti dan krisis utang pemerintah daerah dapat menghapus sebagian besar potensi pertumbuhan jangka panjang Tiongkok.

Utang daerah telah mencapai 92 triliun yuan atau 76 persen dari output perekonomian Tiongkok pada tahun 2022, naik dari 62,2 persen pada tahun 2019. Politbiro Tiongkok, sebuah badan pengambil keputusan utama dari Partai Komunis akan mengumumkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko utang pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat harus menerapkan reformasi kerangka fiskal yang terkoordinasi dan restrukturisasi neraca untuk mengatasi beban utang pemerintah daerah, termasuk menutup kesenjangan fiskal pemerintah daerah dan mengendalikan aliran utang,” kata Gopinath.

Kurangi tingkat utang daerah

Tiongkok juga harus mengembangkan strategi restrukturisasi yang komprehensif untuk mengurangi tingkat utang kendaraan pembiayaan pemerintah daerah (LGFV).

LGFV didirikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai investasi infrastruktur, namun kini menimbulkan resiko besar terhadap perlambatan perekonomian Tiongkok, dengan gabungan utang mereka yang membengkak hingga sekitar USD9 triliun.

“Perbaikan terhadap transparansi fiskal pemerintah daerah dan pemantauan risiko diperlukan untuk mencegah munculnya kerentanan baru," jelas dia.