196 Layanan Publik Belum Pulih Pascaserangan Siber PDNS

Jakarta: Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memaparkan pemulihan layanan publik, pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Total, 86 layanan yang berasal dari 16 tenant pulih. Tersisa 196 layanan publik lagi yang belum pulih usai serangan siber.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan tim. Tim tersebut terdiri atas Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan tenant.

“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” tutur Menko Hadi Tjahjanto di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dia juga menyampaikan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan. Selain dalam bentuk layanan perizinan, juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ujarnya.
 

Baca: 45 Calon Perwira Sarjana Direkrut Polisi untuk Perangi Kejahatan Siber

Hadi menambahkan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik, dengan secepat-cepatnya dam tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Proses pemulihan layanan itu, kata Hadi, terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

“Kami membagi dalam tiga zona. Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses ‘karantina’. Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” jelasnya.

Menurut Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

“Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” kata Hadi.