Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Medcom.id/Kautsar
Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicecar soal pemberian izin layanan internet berbasis satelit, Starlink Indonesia milik Elon Musk.
Kebijakan itu dikhawatirkan membunuh industri telekomunikasi nasional.
"Kalau kami berharap jangan membunuh industri telekomunikasi dalam negeri, khususnya Telkom itu sendiri gitu," kata Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Pemberian izin Starlink yang menuai polemik tersebut juga mengundang tanda tanya. Kementerian Kominfo ditanyakan apakah sudah mempelajari konsekuensi dari pemberian izin tersebut.
"Hal ini memunculkan pro dan kontra, nah sikap Kominfo sebetulnya bagaimana, yang kontranya sudah dipelajari belum, yang pronya bagaimana?" ujar Nurul.
Budi dicecar izin wilayah operasi Starlink
Selain itu, Budi juga dicecar ihwal izin wilayah operasi Starlink. Menurut Nurul, Starlink mestinya diberikan untuk jangkauan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kalau kami melihatnya kenapa tidak di 3T saja Starlink itu beroperasi? Kenapa harus di pusat, apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta oleh pihak Starlink?" ujar Nurul.
Budi mengatakan tak perlu khawatir terhadap Starlink bakal mengancam industri telekomunikasi dalam negeri. Dia menyinggung soal market share Starlink di berbagai negara.
"Karena data terakhir starling itu di amerika serikat cuma 0,2 persen dari market share di Amerika, di Kanada cuma setengah persen di australia juga setengah persen dan di Selandia Baru cuma 0,8 persen. Itu negara-negara yang kita lihat secara geografis kan memerlukan teknologi satelit. Jadi kenapa kita mesti takut dengan yang market sharenya bawah satu persen?" ujar Budi.
Streaming