Puan Sebut Tak Ada Instruksi ke Fraksi PDIP Soal Hak Angket

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani berbicara soal instruksi mengenai hak angket. Dia menyebut tak ada instruksi terkait hal itu di fraksinya, PDI Perjuangan (PDIP). Hak angket tersebut terkait dengan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Puan menegaskan hak angket sejatinya merupakan hak anggota DPR. Namun, perlu melihat berguna atau tidaknya penggunaan hak tersebut.

"Itu hak anggota kalau kemudian itu memang bisa berguna baik, ya bisa saja," ucap Puan.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan perlu juga melihat situasi lapangan untuk hak angket. Ia mewanti-wanti agar pengguliran hak angket tidak sekadar keinginan politik.
 

Baca: PKB Yakin Hak Angket Didukung Banyak Fraksi

"Apakah kemudian itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat," ucap Puan.

Ia juga menekankan bahwa hak angket harus sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Hak angket harus diajukan minimal 25 anggota DPR dan dua fraksi.

"Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu
kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di lapangan," kata Puan.