Jokowi Sebut Anggaran Rp113 Triliun Digelontorkan untuk KIP Selama 10 Tahun

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengungkap anggaran Rp113 Triliun sudah digelontorkan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun. KIP merupakan salah satu program di bidang pendidikan pada pemerintahan Jokowi.

"Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Presiden menjelaskan bahwa ratusan triliun anggaran KIP sudah direalisasikan ke lebih dari 20 siswa. KIP diterima oleh siswa di jenjang dasar dan menengah.

"Lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA, SMK di seluruh Tanah Air Indonesia," jelas dia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 16 Agustus 2024. Sidang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
 

Baca juga: Dunia Berlomba Bangun Energi Baru Terbarukan, Jokowi: Potensi Indonesia Capai 3.600 GW

 
Acara sidang ini merupakan tradisi tahunan ketatanegaraan Indonesia. Sidang tahunan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
 
Dalam sidang ini, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan untuk yang terakhir kalinya. Tahun ini merupakan akhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden.
 
Dalam sidang tahunan ini, terdapat 8 lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya, termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY. Laporan ini penting dibahas agar publik mendapatkan informasi transparan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut selama setahun terakhir.
 
Selain itu, presiden juga membahas tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangan. RAPBN Tahun Anggaran 2024 dirancang untuk menjawab tantangan saat ini dan masa depan, dengan fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.