Akuntabilitas KIP Kuliah Dipertanyakan

Jakarta: Akuntabilitas penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dipertanyakan. Sebab, masih banyak penerima KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran. 

"Hal itu (penyaluran tidak tepat sasaran) terjadi karena proses yang tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Mataraji kepada Media Indonesia, Jumat, 3 Mei 2024.

Dia menyampaikan KIP Kuliah (KIP-K) hanya dinikmati 6 persen mahasiswa miskin per tahun. Kondisi tersebut sangat disayangkan.

Ubaid pun mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program KIP Kuliah untuk mengidentifikasi kesalahan data penerima. Ia menekankan agar proses audit dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak eksternal.

"Bikin sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Mulai dari perencanaan sampai verifikasi, pengumuman, dan audit harus melibatkan banyak pihak luar kampus, supaya transparan dan akuntabel," ujar dia.
 

Baca juga: Upaya Pencegahan Korupsi di Sektor Pendidikan Belum Siginifikan

Sebelumnya, ramai diberitakan seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) penerima KIP Kuliah yang ketahuan bergaya hidup mewah. 

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Abdul Kahar menyebut hanya ada 200 ribu mahasiswa miskin yang menerima KIP Kuliah setiap tahun atau sekitar 6 persen. Kahar memastikan upaya peningkatan anggaran terus dilakukan supaya penerima KIP Kuliah semakin banyak. 

"Tapi saya katakan anggaran KIP-K ini terus meningkat. Dari yang awal namanya Bidikmisi Rp3,5 triliun sekarang 5 tahun berjalan sudah Rp13,9 triliun. Ini luar biasa perkembangannya," ujarnya. (MI/Ihda)