Ilustrasi arus mudik. MI/Ramdani
Jakarta: Libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bepergian ke kampung halaman atau mudik. Puncak arus mudik diprediksi terjadi satu hari sebelum Hari Raya Natal.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
"Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang," ujar Dudy dilansir dari Media Indonesia.
Dudy mengungkapkan puncak arus balik libur Nataru diprediksi terjadi pada Jumat, 2 Januari 2026. Jumlah pergerakan pada arus balik diprediksi mencapai 20,81 juta orang.
Antisipasi Pergerakan Mudik Nataru
Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026. Posko terpadu ini akan mulai dibangun pada 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Menhub menjelaskan terdapat dua isu penting yang perlu diantisipasi pada masa Angkutan Nataru 2025/2026, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem. Kemenhub terus berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait melalui Posko Nataru, serta menambah personel di area-area siaga.
Keamanan dan Keselamatan Jadi Prioritas
Ilustrasi mudik dengan menggunakan transportasi darat. MI/Bary Fathahillah
Menhub menegaskan akan memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru 2025/2026. Pihaknya telah melakukan ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang
serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
Kemenhub juga akan melakukan mitigasi lainnya selama libur Nataru 2025/2026, mulai dari menyiapkan
buffer zone, menerapkan
delaying system,
contraflow, hingga
oneway secara situasional, termasuk pengaturan penyeberangan.
Kemudian, Kemenhub akan menyiapkan kapal navigasi dan patroli, serta
buffer zone di wilayah sekitar pelabuhan, termasuk menyiapkan pelabuhan alternatif.
“Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” ujar Dudy.
Streaming