Tak Hanya PSEL, Pemerintah Andalkan RDF hingga Pirolisis Atasi Persoalan Sampah

Jakarta: Pemerintah menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah untuk mempercepat penanganan timbunan sampah nasional. Langkah tersebut dilakukan karena fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang tengah dikembangkan, baru mampu menangani sekitar 22,5 persen dari total persoalan sampah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah berhasil mendorong pembangunan 24 proyek fasilitas Waste to Energy (WtE). Sebagian proyek tersebut dibangun untuk melayani lebih dari satu daerah.

"Kita sudah berhasil 24 (dorong pembangunan proyek fasilitas WtE), di kota-kota besar sifatnya gabungan. Satu PSEL bisa melayani dua sampai tiga kota karena membutuhkan pasokan sampah di atas 1.000 ton per hari," kata Zulkifli Hasan dalam acara Waste To Energy Talks 2026 yang diselenggarakan Metro TV di Melati Glass House, Plataran Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut dia, kapasitas PSEL yang ada saat ini hanya mampu menyelesaikan sekitar 22,5 persen persoalan sampah nasional. Masih ada sekitar 77,5 persen persoalan sampah yang tidak dapat diselesaikan menggunakan teknologi PSEL.

"Masih ada 77,5 persen (persoalan sampah yang tidak bisa pakai PSEL) karena volume sampahnya berada di bawah 1.000 ton per hari, ada yang 500 ton bahkan 300 ton. Tentu penyelesaiannya berbeda karena skala ekonominya belum mencukupi jika menggunakan teknologi ini," jelas dia.
 

 

Pemerintah kembangkan teknologi RDF hingga pirolisis

Untuk daerah dengan volume sampah yang lebih kecil, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif teknologi pengolahan yang dinilai lebih sesuai dengan skala kebutuhan.

Zulhas, sapaan karibnya, mengatakan pemerintah telah membahas sejumlah opsi bersama Presiden Prabowo Subianto, di antaranya pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), teknologi pirolisis (pyrolysis), serta pendekatan reduce dan recycle.

Ia menambahkan pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah. "Sekarang kami bekerja sama dengan perguruan tinggi," tutur dia.

"ITB dan kampus-kampus lainnya sudah memiliki teknologinya, bahkan hingga skala rumah tangga. Tinggal bagaimana membangun kerja sama agar teknologi tersebut dapat diterapkan lebih luas," jelas Zulhas menambahkan.


(Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Foto: Tangkapan layar Metro TV)
 

Gerakan pilah sampah jadi kunci keberhasilan

Selain pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi, pemerintah menilai pemilahan sampah dari sumbernya menjadi langkah paling mendasar dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui penyusunan regulasi di tingkat provinsi. "Kata kuncinya adalah pemilahan. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah," jelas dia.

"Gubernur harus memiliki peraturan gubernur. Jakarta sudah menjadi pelopor, begitu juga Bali. Kami akan berkeliling ke seluruh Indonesia agar setiap daerah memiliki regulasi yang mendukung," sambung Zulhas.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional.