Soal Status Bencana, Pemerintah Fokus Penanganan di Aceh hingga Sumbar

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah belum menetapkan status bencana. Hal ini terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

“Yang paling penting bukan masalah statusnya, tapi penanganannya,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Prasetyo memastikan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, baik dari sisi personel maupun anggaran. Ia menyebut Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk membackup sepenuhnya proses penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
 

“Support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran, sudah langsung diperintahkan Bapak Presiden,” jelasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto: Metro TV/Fachri

Ia menambahkan seluruh sumber daya nasional sudah dikerahkan sejak awal bencana, tanpa menunggu perubahan status. Koordinasi lintas kementerian, TNI-Polri, BNPB, hingga relawan terus bekerja melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan, serta menangani kebutuhan darurat warga.

“Sejak terjadinya bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

Dengan penanganan yang dinilai sudah masif dan dukungan penuh pemerintah pusat, Prasetyo menilai penetapan status bencana nasional belum menjadi opsi yang diperlukan saat ini.

“Sampai hari ini pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif dan semua sumber daya nasional dikerahkan, itu sementara pilihan yang diambil,” pungkasnya.