Enam Program Prioritas KKP Ditargetkan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat Pesisir

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pelaksanaan program harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat program berjalan sesuai sasaran.

Salah satu program yang menjadi perhatian ialah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurut Trenggono, pembangunan kawasan nelayan tidak cukup hanya memperbaiki rumah warga, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” kata Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
 

Ia mengatakan pengalaman mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut. Dari kunjungan itu, ditemukan sejumlah persoalan yang relatif sama, mulai dari lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas pendukung aktivitas nelayan.

Trenggono mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang diawali dengan pemetaan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan permukiman, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, dan kantor pengelola.

“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ujar Trenggono.

Pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.


Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Dok/Humas KKP

Selain KNMP, KKP menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40 ribu desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.

Trenggono mengatakan setiap program memiliki model pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pengembangan tambak udang terintegrasi yang diarahkan menjadi model pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.

Program budidaya tematik juga dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi. KKP mempertimbangkan penerapan teknologi seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.

“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Trenggono.
 

Pengawasan Diperketat

Di sisi lain, Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar menjaga integritas dalam menjalankan program prioritas. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegas Trenggono.
 
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, dan sistem pengawasan yang kuat.

“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.

Ia meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan internal.

Didit juga mengingatkan percepatan program tidak boleh mengabaikan prosedur. Menurutnya, kerja cepat harus tetap dibarengi kecermatan dan tanggung jawab.

“Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas,” kata Didit.