Islandia Gelar Referendum soal Pembukaan Kembali Negosiasi Keanggotaan Uni Eropa

Reykjavik: Tempat pemungutan suara mulai dibuka di seluruh Islandia pada Sabtu, 29 Agustus 2026, untuk menggelar referendum mengenai apakah pemerintah akan kembali membuka negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa (UE).

Sejumlah TPS mulai dibuka sejak pukul 09.00 waktu setempat, meski jadwal pembukaan berbeda di sejumlah wilayah. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung hingga malam hari.

Hampir 400.000 warga Islandia memiliki hak suara dalam referendum tersebut. Hasil sementara diperkirakan mulai diketahui pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari.

Referendum tersebut bukan pemungutan suara mengenai keanggotaan Islandia di UE. Jika mayoritas warga memilih "Ya," pemerintah akan mendapat mandat untuk kembali memulai negosiasi dengan Brussel.

Namun, setiap kesepakatan akhir yang nantinya dicapai tetap harus melalui referendum kedua untuk menentukan apakah Islandia benar-benar bergabung dengan UE.

Persaingan Ketat

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan persaingan antara kubu pendukung dan penolak negosiasi berlangsung ketat. Survei Maskina yang dirilis awal pekan ini menunjukkan 51,3 persen responden mendukung dimulainya kembali negosiasi, sementara 48,7 persen menolak.

Sementara itu, survei Gallup sebelumnya menunjukkan kedua kubu sama-sama memperoleh dukungan 46 persen, dengan 8 persen responden belum menentukan pilihan.

Survei lain yang dikutip European Policy Centre (EPC) justru menunjukkan 54 persen responden menolak keanggotaan UE, sementara 46 persen mendukung.

Perbedaan hasil survei tersebut mencerminkan perdebatan panjang di Islandia mengenai hubungan negara tersebut dengan Uni Eropa.

Pernah Ajukan Keanggotaan

Islandia mengajukan permohonan keanggotaan UE pada 2009, setelah sistem perbankannya kolaps akibat krisis keuangan global.

Negosiasi dengan UE dimulai pada 2010, tetapi dihentikan tiga tahun kemudian setelah pemerintahan yang skeptis terhadap UE berkuasa.

Pada 2015, Reykjavik memberi tahu Brussel bahwa Islandia tidak lagi ingin dipertimbangkan sebagai negara kandidat anggota UE.

Namun, menurut laporan EPC, Komisi Eropa masih menganggap permohonan Islandia tersebut tetap sah secara hukum, sementara proses negosiasinya hanya berstatus ditangguhkan.

Referendum terbaru menjadi langkah penting untuk menentukan apakah Islandia akan kembali membuka proses negosiasi yang sempat terhenti lebih dari satu dekade lalu.

Baca juga:  5 Negara Paling Damai di Dunia 2026, Islandia Masih Tempati Posisi Teratas