KSPSI Dukung Rencana Prabowo Dirikan BUMN Tekstil Modern

Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru di sektor tekstil. Kehadiran entitas ini dinilai krusial sebagai strategi nasional untuk menyerap tenaga kerja massal dan memperbaiki rantai pasok industri padat karya yang tengah tertekan akibat persaingan global.

“Dengan adanya BUMN tekstil baru, akan banyak tenaga kerja yang terserap. Ini juga berpotensi meningkatkan pemasukan negara seiring dengan naiknya produktivitas dan kemampuan melakukan terobosan teknologi yang adaptif. Sehingga, produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global,” ujar Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod Sihite, di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.
 

Arnod menilai campur tangan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tepat untuk menjaga keberlanjutan industri strategis seperti tekstil, garmen, dan sepatu. Pemerintah sendiri telah menyiapkan pendanaan jumbo sebesar USD6 miliar atau sekitar Rp94 triliun untuk memperkuat sektor ini melalui skema pembiayaan modern.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa BUMN ini bukanlah reinkarnasi dari perusahaan pelat merah lama yang telah kolaps. Sebaliknya, pemerintah akan membangun entitas baru yang difokuskan untuk membenahi kelemahan pada sektor menengah (mid-stream), seperti produksi benang, kain, hingga proses penyelesaian akhir (finishing).


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian.

“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Namun, bukan BUMN lama, melainkan perusahaan baru dengan pendanaan USD6 miliar yang disiapkan oleh Danantara,” ujar Airlangga usai menghadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Melalui intervensi ini, pemerintah mematok target ambisius untuk meningkatkan nilai ekspor tekstil nasional dari USD4 miliar menjadi USD40 miliar dalam satu dekade ke depan. Langkah ini juga menjadi tameng defensif Indonesia dalam menghadapi fluktuasi tarif dagang global serta mempersiapkan pasar baru melalui perjanjian IEU-CEPA yang diprediksi efektif pada 2027.