Respons Istana Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden yang Tahu

Jakarta: Belakangan ini, isu mengenai reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Reshuffle kabinet merah putih itu dikabarkan akan dilakukan setelah lebaran atau April 2025.

Pihak Istana menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden dan tidak ada pihak lain yang mengetahui detailnya. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa hanya Presiden Prabowo yang mengetahui kapan dan siapa yang akan terkena reshuffle.

"Yang paling tahu soal reshuffle itu di Republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya presiden yang tahu," kata Hasan di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Februari 2025.

Menurutnya, berbagai spekulasi yang beredar saat ini tidak memiliki dasar informasi yang akurat. Oleh karena itu, pihak Istana tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai rumor yang berkembang, mengingat keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
 

Hasan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki informasi apa pun mengenai isu reshuffle yang sedang ramai dibicarakan. Namun, ia menegaskan bahwa presiden telah berulang kali mengingatkan para menteri untuk bekerja selaras demi kepentingan rakyat.

"Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, ya silakan di luar," ucap hasan.

Hasan menekankan bahwa pernyataan Prabowo dalam peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025, tidak ditujukan kepada menteri tertentu. Menurutnya, Prabowo hanya ingin mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar bekerja demi kepentingan rakyat. Jika tidak, presiden tidak akan ragu untuk mengevaluasi para menterinya.

"Jadi, siapa pun yang tidak sejalan dengan langkah presiden akan dievaluasi," tambahnya.