Dibandingkan BSU yang Cuma Sementara, Masyarakat Butuh Lebih Banyak Lapangan Kerja

Jakarta: Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang digelontorkan pemerintah pada Juni hingga Juli 2025 dinilai tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. BSU dipandang tidak mampu memberikan dampak berarti terhadap perbaikan daya beli, apalagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, program BSU yang hanya berlangsung selama dua bulan dengan cakupan terbatas tidak akan banyak memengaruhi konsumsi rumah tangga.

Bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian pekerja formal dengan batasan penghasilan tertentu dan guru honorer, sementara mayoritas pekerja informal tetap tidak mendapat dukungan.

"Program BSU di Juni-Juli ini sangat terbatas impact-nya karena programnya yang hanya dua bulan dan tidak menyasar ke semua kalangan/pekerja," ujar dia saat dihubungi, Rabu, 25 Juni 2025.

Dengan tingginya tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi, Nailul menilai masyarakat justru cenderung menahan belanja meskipun menerima bantuan. Banyak dari mereka lebih memilih menyimpan uang untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan.

"Bahkan saya rasa banyak di antara penerima BSU akan menahan konsumsi untuk berjaga-jaga mereka jadi korban PHK. Ketidakpastian pekerjaan merupakan ketakutan terbesar masyarakat saat ini," kata Huda.
 

Baca juga:  Cara Cek Eligibilitas BSU 2025 Sebesar Rp600 Ribu

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Akses pekerjaan lebih penting

Ia menekankan, masyarakat tidak sedang membutuhkan bantuan tunai yang sifatnya sementara, melainkan akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpendapatan stabil. Dalam pandangannya, situasi ketenagakerjaan saat ini sangat terbatas.

Jika pun tersedia, sebagian besar adalah pekerjaan informal dengan penghasilan tidak menentu, yang pada akhirnya membuat daya beli masyarakat terus tergerus. "Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah pekerjaan yang mendatangkan pendapatan yang cukup. Saat ini, kesempatan kerja sangat terbatas," jelas Huda.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal melalui penguatan industri nasional. Sektor industri dinilai sebagai kunci utama dalam menyerap tenaga kerja secara luas dan memberikan kepastian pendapatan.