Wakil Menteri Agama, Romo R Muhammad Syafi’i. Dok. Kemenag
Achmad Zulfikar Fazli • 8 July 2025 18:49
Jakarta: Wakil Menteri Agama, Romo R Muhammad Syafi’i, membuka kegiatan Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (Saraloka BKM) di Jakarta, Senin, 7 Juli 2025. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peaceful Muharam yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag).
Dalam sambutannya, Wamenag mengungkapkan masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik. Tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, masjid juga harus sebagai episentrum transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.
“Sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah, masjid adalah tempat pendidikan, pelayanan sosial, musyawarah, bahkan basis logistik perjuangan. Itu modal sosial yang sudah final,” tegas Wamenag, dalam keterangannya, dilansir pada Selasa, 8 Juli 2025.
Dia mencontohkan Madinah sebagai model kota bercahaya (al-Munawwarah), karena mampu menyelaraskan keragaman suku, budaya, dan agama dalam satu sistem nilai ketuhanan. “Masjid adalah fondasi perubahan itu,” lanjut dia.
Wamenag mengajak seluruh pengelola masjid untuk menjawab kebutuhan umat secara nyata. Dia menekankan jika ingin generasi muda betah di masjid, pengelola harus bisa menyiapkan kebutuhannya.
"Ada masjid yang punya klinik, perpustakaan, layanan zakat, bahkan beasiswa pendidikan. Itu baru menjawab zaman,” ujarnya.
Dia mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan. “Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba lihat, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak?” kata diaa.
Dia mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel. Bayangkan jika dana wakaf umat dapat dikelola dengan baik. Dia mencontohkan Al-Azhar di Mesir yang bisa menalangi APBN negaranya dengan wakaf.
"Kita harus menuju ke sana,” ucap dia.
Romo Syafi’i menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dia sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara.
"Kita ingin kegiatan keagamaan apa pun didukung negara, sesuai konstitusi,” ungkap dia.
Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat. Dia mempelajarinya dari Al-Azhar hingga Turki.
"Di sana masjid jadi pusat demokrasi warga, masjid menjadi pusat pemberdayaan umat yang terstruktur. Ini bukan utopia, ini bisa kita wujudkan asal berani dan sistematis,” ujar dia.
Romo Syafi’i mengungkapkan kekuatan NKRI hari ini juga ditopang oleh kontribusi masjid. Resolusi jihad, pembinaan pemuda, bahkan pendidikan nasional, lahir dari ruang-ruang masjid.
"Maka sekarang saatnya kita berani transformasi. Jangan sampai masjid hidup dalam nostalgia, tapi mati dalam kontribusi,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, kegiatan Saraloka BKM yang digelar 7 hingga 9 Juli 2025, ini diikuti 300 peserta dari berbagai daerah. Peserta terdiri dari 100 orang perwakilan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 102 orang perwakilan BKM Provinsi, serta 98 praktisi dan mitra strategis bidang kemasjidan. Ratusan peserta dari BKM kecamatan dan desa turut mengikuti secara daring dari seluruh Indonesia.
Arsad mengungkapkan masjid tidak boleh berjalan sendiri. Diperlukan sinergi multipihak dalam bentuk kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, ormas, akademisi, pelaku usaha, dan media, untuk menjawab isu-isu sosial umat yang kompleks seperti perceraian, kemiskinan, serta pinjaman daring ilegal.
“Masjid harus menjadi bagian dari solusi. Maka kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Kita butuh integrasi data, sinergi kelembagaan, dan agenda bersama,” tegas Arsad.
Arsad menyebut terdapat 695.244 masjid dan musala yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Selain itu, terdapat 28.138 lembaga BKM yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Menurut Arsad, jumlah ini menjadi potensi besar untuk menggerakkan pembangunan berbasis komunitas.
Arsad mengungkapkan hasil Saraloka perlu dituangkan dalam panduan program yang dapat diimplementasikan oleh BKM daerah sepanjang 2025. “Kita ingin hasilnya konkret, aplikatif, dan relevan. Bukan hanya sebagai dokumen, tapi sebagai acuan kerja yang berdampak,” jelas dia.
Arsad menyebut masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi simpul pembinaan sosial, budaya, dan keluarga. “Masjid yang berdaya akan menghasilkan umat yang kuat secara spiritual dan mandiri secara sosial,” ujar dia.