Berkunjung ke Bangladesh, JDF Pesan Demokrasi yang Berpihak Pada Rakyat

Jakarta: Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik,  Jazuli Juwaini yang juga Anggota Fraksi PKS DPR RI, diundang oleh Amar Bangladesh Party (AB Party) partai politik baru di Bangladesh. JDF diundang untuk berbagi pengalaman dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Pasifik.

Jajaran Pengurus AB Party dipimpinan langsung oleh Penasehat Partai AFM Solaiman Chowdhury dan Ketua Partai Mojibur Rahman Monju mengadakan kegiatan bertema Leadership Forum di Dakha Bangladesh.

Dalam pertemuan tersebut, Jazuli membagikan pandangan tentang pentingnya kepemimpinan politik yang berlandaskan nilai demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

"Kunci dari demokrasi yang sehat adalah partisipasi rakyat dan keberanian pemimpin untuk menjunjung nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Saya mengapresiasi langkah AB Party dalam mendukung transisi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM di Bangladesh," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 Juli 2025. 

Jazuli juga menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan yang berkeadilan dan pembangunan yang berkemajuan sebagai fondasi demokrasi yang kuat. Menurutnya, demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai partai politik yang masih baru, Jazuli memberi pesan strategis kepada AB Party agar mampu menampilkan visi reformasi yang jelas, menyusun program kerja yang berpihak kepada rakyat. Serta membangun komunikasi yang intensif dan tepat dengan seluruh lapisan masyarakat.

"AB Party harus membangun kepercayaan rakyat melalui integritas, kerja nyata, dan visi masa depan yang menjawab kebutuhan rakyat Bangladesh. Dengan begitu, partai ini akan dipilih dan diberi mandat untuk berjuang mewakili suara rakyat," tutupnya.

Kehadiran Jazuli Juwaini dalam forum ini mencerminkan komitmen JDF Asia Pasifik untuk terus menjalin kerja sama regional dalam memajukan demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan Asia-Pasifik.