Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Tak Menganut Prinsip Neolib

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiratkan perekonomian Indonesia tidak menganut prinsip neolib. Ekonomi di Tanah Air mengacu pada amanat konstitusi Undang Undang Dasar 1945 yang mengharuskan fiskal menjalankan tiga fungsi utama, yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi.

"Jelas beliau (ekonom senior asal Amerika Serikat Arthur Betz Laffer) bukan Keynesian. Beliau itu yang kalau di Indonesia terkenal disebutnya neolib," kata Sri Mulyani kata dia di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.

Dalam kegiatan itu, Arthur mengungkapkan, sejumlah prinsip yang harus dilakukan agar Indonesia bisa memiliki pertumbuhan tinggi ialah melalui tarif pajak rendah dengan basis yang luas; mengontrol belanja pemerintah dan mendorong peran swasta; nilai tukar yang stabil; dan membuka pasar bebas.

Beda prinsip ekonomi Indonesia

Sri Mulyani menekankan, dengan tiga fungsi yang diamanatkan pada fiskal negara (APBN), maka Indonesia memiliki pendekatan berbeda. Pada fungsi stabilitas, kebijakan APBN terkadang harus mampu menyerap dan meredam gejolak yang timbul, baik dari domestik maupun eksternal.

Pada saat ini, misalnya, ketika perekonomian global dan domestik memiliki kecenderungan melemah, maka APBN harus mengambil peran dan langkah countercyclical guna menjaga stabilitas.

"Countercyclical bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang sifatnya adalah natural atau alamiah. Yaitu waktu penerimaan pajak menurun karena memang ekonominya melemah, tapi spending tetap dibuat dipertahankan tinggi atau naik untuk melindungi ekonomi," jelas Sri Mulyani.
 

Baca juga:  Beda dari Covid-19, Sri Mulyani: Ketidakpastian Ini akan Lebih Permanen

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Itu berbeda dengan prinsip yang ditawarkan oleh Arthur, ia mendorong agar pemerintah mengontrol, atau bahkan mengurangi belanja. Dengan kata lain, ketika ekonomi melemah, maka pemerintah tak melakukan intervensi untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.

Kemudian pada fungsi distribusi yang terkait dengan usulan pajak rendah oleh Arthur. Sri Mulyani mengatakan, melalui fungsi distribusi, APBN memainkan peran untuk mencapai keadilan, dalam hal ini melalui penerapan pajak progresif. Setidaknya saat ini Indonesia menerapkan lima lapisan tarif pajak penghasilan pribadi.

Semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam satu tahun, maka besaran pungutan pajaknya juga semakin tinggi. Di saat yang sama juga ada pengecualian pungutan pajak jika pendapatan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun relatif rendah (pendapatan tidak kena pajak/PTKP).

"Kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR, bayar pajaknya sama bagaimana? Saya hampir yakin semua bilang tidak setuju. Tapi yang beliau (Arthur) sampaikan tadi begitu (pajak rendah untuk semua)," tutur Sri Mulyani.

"Karena kita mengatakan yang pendapatannya di atas Rp5 miliar dengan yang pendapatannya Rp60 juta per tahun, ya harusnya rate-nya beda. Itu adalah keadilan distribusi. Fiscal tools untuk distribusi adalah baik dari sisi revenue dengan perbedaan tarif progresif," tambah dia.

Sedangkan pada fungsi alokasi, Sri Mulyani yang karib disapa Ani itu menuturkan, fiskal negara berperan untuk melakukan intervensi jika dibutuhkan. Misal, untuk membuat swasta bergeliat, diperlukan infrastruktur dasar atau pendukung. Dalam konteks itu, maka pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan infrastruktur dasar maupun pendukung.