Workshop ToT on Effective National to Local Governance for SDGs Implementation in Indonesia. Foto: dok Istimewa.
Husen Miftahudin • 13 November 2025 22:26
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama UNPOG/DPIDG/United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) dan Tanoto Foundation menggelar Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for Sustainable Development Goals (
SDGs) Implementation in Indonesia di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan nasional dan daerah guna mempercepat pencapaian target SDG's pada 2030.
Workshop diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan Indonesia saat ini berada pada fase krusial menuju target SDGs 2030. Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, hanya sekitar 70 persen target global yang berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi kemunduran dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.
"Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, angka
stunting yang masih 21,5 persen, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di berbagai daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu," ucap Agus dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 13 November 2025.
Agus menjelaskan kegiatan ini berfokus pada tiga prioritas utama percepatan SDGs di Indonesia. Pertama, Tata Kelola Multi-Level, yaitu memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs. Ia mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika dalam membangun platform lintas sektor dan lintas level yang menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih koheren.
Kedua, Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif, yang menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang menggabungkan berbagai sumber seperti anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (
result-based financing).
Ketiga, Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI), yang dapat digunakan untuk analitik prediktif, misalnya mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti. "Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang lebih adaptif dan akurat," tegas dia.
LAN juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, khususnya SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, hingga RKPD, agar pelaksanaannya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
Bangun lembaga publik yang kuat dan adaptif
Sementara itu, Head of Office UNPOG/DPIDG/UN DESA Changseob Han menekankan pentingnya membangun lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global. Menurut dia, Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik.
"Di masa seperti ini, peran institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind)," tutur dia.
Han juga mengapresiasi langkah Indonesia yang telah mencapai 61 persen indikator SDGs dengan tren yang positif. Namun, menurut dia, tantangan di tingkat daerah masih cukup besar, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.
Senada dengan itu, Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry menyampaikan kolaborasi antara Tanoto Foundation dan LAN menjadi bentuk nyata kemitraan strategis dalam mendukung tata kelola yang efektif dan berbasis data.
"Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas pelatih dan policy champions dalam mengawal implementasi SDGs, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan," ungkap Eddy.