Wamenlu RI Serukan Pendanaan Alternatif untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menekankan perlunya sumber pendanaan alternatif yang dapat diakses negara-negara berkembang agar pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau terus berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenlu Havas dalam pertemuan Annual Members Gathering oleh Indonesia Global Compact Network (IGCN) di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Dilansir dari Antara, ia menilai komitmen negara-negara Barat sebagai penyandang dana utama mulai melemah setelah mereka menarik diri dari kesepakatan multilateral dan adanya pergeseran prioritas nasional.

"Kalau kita mengharapkan pendanaan dari pemerintah, dari negara-negara Barat, ya tidak ada lagi. Saat ini kita menghadapi krisis, krisis ini butuh pembiayaan, tapi uangnya tidak ada," kata Wamenlu Havas.

Ia mengatakan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah mengakhiri partisipasi dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) yang diluncurkan pada KTT G20 Bali 2022 dan menarik diri dari berbagai komitmen iklim global.

Pergeseran serupa juga terjadi di Eropa, di mana negara-negara yang terimbas perang Rusia-Ukraina mengalihkan fokus anggaran ke sektor pertahanan.

Wamenlu Havas mencontohkan Jerman, yang memiliki "batasan moral" untuk memperkuat militernya, tetapi tetap menaikkan anggaran pertahanan.?

"Anggaran pertahanan Jerman naik dari 50-60 miliar dolar AS menjadi sekitar 110 miliar dolar AS, dan ini akan naik terus," katanya.

Wamenlu Havas menambahkan, peningkatan itu sebagian berasal dari pengalihan dana yang dianggap kurang penting, seperti pembiayaan iklim melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP).

Selain itu, Wamenlu Havas juga menyoroti minimnya pendanaan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 14 tentang "kehidupan di bawah air." Dari kebutuhan 175 miliar dolar AS per tahun, dunia baru mengalokasikan sekitar 5 miliar dolar AS.

Karena itu, ia mendorong sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam pembiayaan iklim dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang.

Baca juga:  Pecut Ekonomi, Indonesia Bisa Optimalkan Adopsi Kripto untuk Pembangunan Berkelanjutan