Pakar Analisis Isu BBM Terkini

Jakarta: Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menjelaskan terkait isu bahan bakar minyak (BBM), terkini. Yakni, pencampuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar dengan oktan 90, yang menyebabkan motor bermasalah.

“Saya rasa enggak benar ya," kata Fahmy dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 31 Oktober 2025.

Menurut dia, saat ini pencampuran menggunakan etanol itu dilakukan pada BBM dengan oktan 92, bukan oktan 90. Fahmy menjelaskan, terjadinya kerusakan sejumlah motor usai mengisi BBM bersubsidi tersebut perlu dibuktikan dengan uji laboratorium.

Dia menduga pencampuran dengan bahan lain hingga memicu kerusakan mesin belum dapat dibuktikan. Fahmy mendukung program pemerintah yang ingin menerapkan BBM dengan campuran etanol 10 persen untuk segera diterapkan dalam rangka menuju energi bersih.

“Saya mendukung E10, tapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan,” ucapnya.

Senada, Guru Besar Kebijakan Publik UGM Wahyudi Kumorotomo menyatakan isu terkait merupakan informasi menyesatkan. Isu tersebut berpotensi ditumpangi pihak tertentu.
 

Ia menilai isu viral seperti itu dapat digunakan sebagai alat serangan balik kelompok yang merasa dirugikan. Pemerintah, ujarnya, perlu bergerak cepat merespons isu-isu seperti ini sebelum semakin liar.

“Pemerintah punya instrumen banyak. Untuk melawan hoax, salah satunya pemerintah bisa menutup IP dari penyebar hoax," kata Wahyudi.

Pakar ekonomi STIE YKPN Yogyakarta Rudy Badrudin menilai isu BBM bikin motor rusak belum ada bukti ilmiah. Ia menilai fenomena tersebut bisa saja bersifat kasuistik di satu daerah saja, dan perlu investigasi teknis yang lebih rinci.

“Apakah karena disebakkan oleh BBM-nya atau memang aspek yang lain? Barangkali motornya dan seterusnya,” ujar Rudy.

Ilustrasi BBM/Istimewa

Rudy menyoroti pentingnya pihak terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan lapangan. Dia pun mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menerjunkan tim khusus untuk mengivestigasi masalah ini. Langkah itu dinilainya menjadi salah satu respons yang baik atas polemik ini.

“Kalau nggak direspons, nanti akhirnya menjadi bumerang bagi masyarakat," kata Rudi.