Tiongkok Tangguhkan Penayangan Film Jepang di Tengah Ketegangan Diplomatik

Beijing: Pemerintah Tiongkok menangguhkan penayangan setidaknya dua film Jepang menyusul memburuknya hubungan diplomatik antara Beijing dan Tokyo. Saluran televisi pemerintah CCTV menyebut keputusan tersebut sebagai langkah bijaksana yang mempertimbangkan sentimen publik China yang semakin negatif terhadap Jepang.

Mengutip dari The Straits Times, Selasa, 18 November 2025, penangguhan ini dilakukan kurang dari dua minggu setelah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan, yang menuai kecaman keras dari pemerintah Tiongkok.

Dua film yang terdampak adalah Crayon Shin-chan The Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers dan adaptasi manga Cells at Work! yang sebelumnya dijadwalkan tayang dalam beberapa minggu ke depan.

Ketegangan ini juga berimbas pada industri hiburan yang lebih luas. Film Demon Slayer: Infinity Castle, yang semula mencatat antusiasme tinggi dari penonton Tiongkok, dilaporkan mengalami penurunan penjualan tiket setelah komentar Takaichi.

CCTV melaporkan bahwa kebijakan menunda perilisan film Jepang dilakukan demi “menghormati perasaan penonton China” sekaligus mempertimbangkan kondisi pasar yang terpengaruh oleh situasi politik. Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap opini publik di tengah dinamika hubungan bilateral yang semakin tegang.

Hubungan politik kedua negara memanas setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan China ke Taiwan bisa memicu respons militer dari Jepang. Sebagai respons, Beijing mengimbau warganya untuk menghentikan perjalanan ke Jepang serta membatalkan sejumlah pertemuan bilateral yang rencananya digelar di sela KTT G20.

Di sisi lain, komunitas bisnis Jepang menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan diplomatik yang dinilai dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Mengutip The Straits Times pada Selasa, 18 November 2025, tiga federasi bisnis Jepang meminta pemerintah kedua negara untuk menahan diri.

Yoshinobu Tsutsui dari Keidanren menegaskan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pertukaran ekonomi Jepang–Tiongkok. (Muhammad Adyatma Damardjati)