Sesbalitbang Kemhan: Hampir Mustahil Transfer Teknologi dalam Pembelian Pesawat Tempur

Jakarta: Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Sesbalitbang Kemhan) Marsma TNI S Arief Hardoyo sangat tidak percaya dengan konsep transfer teknologi (ToT) dalam pembelian pesawat tempur. Dia mengibaratkan, jika sebuah negara membeli lima atau 10 unit jet tempur, maka negara produsen bakal mustahil membagikan teknologi yang dibutuhkan kepada konsumen.

Logikanya, kata dia, apabila pembeli sudah menguasai teknologi pembuatan pesawat terbang, maka mereka tak perlu lagi membeli produk tersebut untuk ke depannya. Hal itu jelas akan membahayakan masa depan industri pertahanan negara produsen. 

"Pengalaman saja, kita beli (pesawat tempur) F-16 diberikan offset saja sudah bagus, bisa dikerjakan di Indonesia. Begitu minta ToT, tidak masuk akal. Yang benar kita kuasai dan curi ilmu dari mereka," kata Arief melalui rilis resmi lembaga Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) dan Indonesia Defense Magazine (IDM) yang diterima, Jumat, 13 Juni 2025.

Menurut dia, ToT bisa terjadi jika kondisinya seperti India yang membeli jet tempur Sukhoi dalam jumlah banyak dari Rusia. Dengan begitu, kata Arief, produsen jet tempur Sukhoi bisa memberikan sebagian data kepada India untuk pengembangan operasi armada yang digunakan. 

"Kalau Indonesia misal beli dua skuadron F16, itu saya tak yakin ada ToT," ucap Arief.

Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Dena Hendriana menjelaskan proses ToT dan research and development (RnD) merupakan satu bagian saja dalam sebuah fase pengembangan pesawat. Menurut dia, ada satu lagi aspek yang lebih diperlukan, yaitu sertifikasi.

Dalam pembuatan dan pengembangan pesawat, tidak cukup bagi PT DI hanya mendapatkan ToT dan RnD. "Nah, sertifikasi itu sangat mahal karena banyaknya aspek yang diperlu dipelajari dan dites. Dan dites ini mahal. Tak cukup sampai ToT dan RnD, perlu sampai pemenuhan sertifikasi," kata Dena.
 

Baca:  Republikorp Pamerkan Teknologi Pertahanan Modern di Indo Defence Expo 2025

Staf Transfer Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Sena Maulana menjelaskan, kebijakan transfer teknologi tak pernah bisa dilakukan oleh siapa pun. Dia pernah terlibat dalam proses ToT produk alat utama sistem senjata (alutsista) yang berujung kegagalan. 

"ToT sudah dicoba sekeras apa pun tak pernah bisa," kata Sena. 

Dia membagikan salah satu pengalaman ketika Kementerian Pertahanan membeli kendaraan tempur (ranpur) 6x6 dari Korea Selatan. Padahal, menurut Sena, PT Pindad sebenarnya sudah buat membuat ranpur Anoa.

"Kenapa harus masih beli? Ini konon karena kendaraan tersebut bisa berenang, kita tak bisa buat kendaraan tempur seberat itu untuk bisa berenang. Akhirnya kita beli dari Korea," kata Sena.

Selama tinggal di Korsel untuk belajar memahami produksi ranpur 6x6, dia hanya diberi materi tentang teori ranpur amfibi. Ketika ingin membongkar ranpur, maka ia dan tim kesulitan memasangnya lagi. 

"Terbukti tiga bulan saya tinggal bulan di Korsel hampir tidak ada (ToT). Almost nothing. Korea hanya memberi secara teori tentang amfibi, padahal merakit di Indonesia sudah bisa,” kata Sena.

Sena melanjutkan, karena tak ingin pulang dengan tangan kosong, ia dan delegasi PT Pindad akhirnya memilih belajar etos kerja dari warga Korsel. Dia mendapati, pekerja lokal Korsel sangat menghargai waktu dan ketika jam istirahat selesai, mereka langsung melanjutkan pekerjaannya.

"Mereka selesai makan, langsung berdiri. Betapa waktu sangat berharga, orang Korea sangat menghargai waktu," kata Sena.

ISDS dan IDM mengadakan seminar berjudul Optimizing the Defense Industry through Technology Transfer (ToT) and Research and Development (RnD). Seminar dilakukan di sela penyelenggaraan Indo Defence 2024, Kamis, 12 Juni 2025.