Tantangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Sistem Perlindungan Sosial

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai program untuk memperkuat sistem perlindungan sosial. Namun, kedua program tersebut dinilai memiliki sejumlah tantangan.

Komite Tetap Fiskal Bidang Industri Kesehatan, Gizi, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Pendidikan, dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Muhamad Alipudin, menyampaikan, tantangan di BPJS Kesehatan berkaitan dengan finansial. Permasalahan itu muncul akibat ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan beban klaim yang terus meningkat.

"Pada tahun 2024, rasio klaim mencapai 105,78 persen," kata Alipudin melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 Juni 2025.

Dia menyampaikan permasalahan finansial tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, tunggakan iuran peserta. Per Maret 2025, jumlah peserta yang menunggak mencapai 56,8 juta peserta nonaktif.

"Hal ini mempengaruhi arus pendapatan BPJS Kesehatan dan menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan program," ungkap dia.
 

Baca juga: Felly Runtuwene Soroti Peliknya Persoalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sedangkan tantangan pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu berkaitan dengan jumlah peserta. Menurut dia, masih terdapat disparitas antara jumlah pekerja formal yang mencapai 59 juta dan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar dalam program ini," sebut dia.

Untuk memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan harus membuat sejumlah langkah strategis, yaitu:

• Peningkatan Kepesertaan Aktif
  • Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama pekerja informal, mengenai pentingnya menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.
• Penguatan Pembiayaan
  • Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan program.
• Inovasi Teknologi
  • Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta mempercepat proses administrasi.
• Kolaborasi Lintas Sektor
  • Membangun sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial.

Dia meyakini, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus berkembang, asal menjalin komitmen dan kerja sama dengan semua pihak. Sehingga, dapat memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia.